KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk meningkatkan literasi maupun inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melakukan revisi POJK 76 tahun 2016 yang mengatur tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

“Kita sedang merevisi POJK ini,” ujar Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi dalam pembukaan Finexpo 2022, Rabu (26/10). 

Hanya saja, Edwin tidak merinci poin-poin apa saja yang bakal direvisi dari POJK tersebut. Salah satu kemungkinan yang bakal direvisi dari POJK tersebut terkait kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melakukan kegiatan literasi pada masyarakat.

Baca Juga: OJK Bakal Tindak Manajer Investasi (MI) yang Melakukan Pelanggaran

Lebih lanjut, Edwin bilang selama ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan literasi pada masyarakat sebanyak satu kali dalam setahun. 

“Kita akan dorong nantinya lebih dari satu kali,” imbuhnya.

Di sisi lain, Edwin juga bilang bahwa untuk mendorong inklusi keuangan di daerah, OJK juga telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim TPAKD yang saat ini sudah mencapai 452 tersebut bertugas untuk melakukan pemerataan akses keuangan di daerah.

Percepatan-percepatan tersebut dilakukan untuk merealisasikan target yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yaitu inklusi keuangan mencapai 90% di 2024. 

Dimana, pada tahun 2022, OJK sebelumnya sempat menyebut inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai 80%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi