KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) resmi menyerahkan sepenuhnya wewenang terkait pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu, (30/7/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, dengan pengalihan pengawasan yang sepenuhnya sudah di tangan OJK, pihaknya akan terus mengedepankan perlindungan konsumen.

Ia menuturkan, penguatan terhadap perlindungan konsumen khusus aset keuangan digital dan aset kripto diatur dalam POJK Nomor 27/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Aturan ini memberikan penguatan terhadap pelindungan konsumen.

Solidaritas, Driver Gojek Bagi-bagi Makanan GoFood Gratis ke Warga Senen-Kwitang

Baca Juga: OJK Resmi Awasi Aset Kripto, Pelaku Industri Harap Ruang Inovasi Lebih Luas

“Perlindungan konsumen dilakukan dengan menetapkan kewajiban pemisahan dana dan aset milik konsumen dari milik pedagang aset keuangan digital (PAKD),” ujar Hasan kepada Kontan, Senin (4/8/2025).

Dengan kata lain, dana konsumen wajib disimpan di rekening terpisah dan aset digital wajib disimpan pada kustodian. Sehingga, tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan operasional maupun keuangan pada PAKD.

Lebih lanjut, Hasan bilang OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penyelenggara perdagangan aset keuangan digital.

“Kami juga menyediakan kanal pengaduan konsumen,” imbuhnya.

Ke depan, Hasan mengatakan pihaknya akan terus menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital secara bijak dan aman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News