KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam POJK tersebut, tertera aturan bahwa LKM wajib bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank perekonomian rakyat Syariah (BPRS).

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, kewajiban transformasi LKM menjadi BPR bertujuan dalam rangka pengaturan dan pengawasan yang lebih prudent.

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

Baca Juga: OJK Wajibkan LKM Bertransformasi Menjadi BPR/S, Industri Perbankan Beri Tanggapan

"Hal itu mengingat LKM dengan size tertentu menghimpun dana masyarakat yang cukup besar," ucapnya dalam lembar jawaban resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, Selasa (18/2).

Selain itu, Agusman menerangkan transformasi LKM menjadi BPR juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LKM tersebut.

Dia bilang dengan LKM menjadi BPR, maka akan terdapat peningkatan/penguatan, antara lain dari sisi cakupan wilayah usaha yang lebih besar, adanya penjaminan simpanan nasabah, produk yang lebih bervariasi, serta akses permodalan/pendanaan yang lebih baik.

Agusman menjelaskan kewajiban transformasi berlaku untuk LKM yang melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kabupaten/kota, memiliki ekuitas minimal 5 kali dari modal disetor BPR/BPRS, dan dana pihak ketiga yang dihimpun dalam setahun terakhir minimal sebesar 25 kali modal disetor BPR/BPRS.

Baca Juga: OJK Wajibkan Lembaga Keuangan Mikro Berkantong Tebal Jadi BPR

Sampai saat ini, dia menyampaikan belum terdapat LKM yang mengajukan transformasi menjadi BPR/BPRS, mengingat ketatnya persyaratan yang ada.

Sebagai informasi, ketentuan dalam POJK 41/2024, termasuk soal transformasi LKM, berlaku sejak POJK tersebut diundangkan, yaitu pada 27 Desember 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News