KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030.

Dalam roadmap tersebut, OJK menyebut akan memberikan insentif berupa keringanan Risk Based Capital (RBC) bagi perusahaan perasuransian yang berinvestasi di instrumen green financing.

Adapun dasar pengaturan untuk pemberian insentif atas investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan atau green financing melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baru saja diundangkan pada 26 Oktober 2026.

Terkait hal itu, PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) menyambut baik kebijakan OJK karena dapat menjadi insentif tambahan bagi perusahaan asuransi untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan.

Baca Juga: Kepemilikan CIMB Niaga di SLCapital Naik Jadi 99,9998%

Bagi perusahaan, Corporate Secretary PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) Rahmat Dwiyanto mengatakan insentif itu berpotensi meningkatkan minat untuk mengevaluasi peluang investasi pada instrumen tersebut.

"Sekaligus, membuka alternatif diversifikasi portofolio yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, serta komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG)," ujarnya kepada Kontan, Selasa (10/11/2026).

Meski ada insentif, Rahmat mengatakan terdapat juga tantangan dalam mengalokasikan investasi di instrumen green financing. Dia menyebut tantangan utamanya adalah memastikan bahwa instrumen yang tersedia sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan investasi perusahaan, termasuk dari sisi imbal hasil, likuiditas, dan kualitas kredit penerbit.

"Secara internal, perusahaan terus melakukan kajian terhadap peluang investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan," tuturnya.

Rahmat juga menyampaikan perusahaan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari OJK mengenai kriteria dan jenis instrumen green financing yang dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh insentif dalam perhitungan RBC.

Dia bilang kejelasan mengenai kriteria tersebut diperlukan agar perusahaan dapat mengevaluasi instrumen yang tersedia, serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan kebutuhan investasi. Dengan demikian, keputusan investasi nantinya dapat dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut, Rahmat mengungkapkan insentif bukan satu-satunya faktor penentu keputusan investasi. Dia bilang perusahaan tetap mempertimbangkan imbal hasil, likuiditas, kualitas kredit, risk appetite, serta kesesuaian investasi dengan profil kewajiban klaim.

"Apabila aspek-aspek tersebut terpenuhi, instrumen keuangan berkelanjutan dapat menjadi peluang diversifikasi investasi bagi perusahaan," katanya.

Saat ini, Rahmat menerangkan portofolio investasi YOII masih didominasi instrumen berisiko relatif rendah, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito. Dia bilang hal itu disesuaikan dengan karakteristik produk asuransi perusahaan yang umumnya memiliki tenor perlindungan pendek.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan perusahaan di situs resmi, YOII mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 223,39 miliar per Oktober 2026. Adapun instrumen deposito berjangka mendominasi dengan nilai Rp 155,5 miliar, sedangkan instrumen SBN sebagai kontributor kedua sebesar Rp 62,13 miliar.

Baca Juga: Kiwoom Sekuritas Pangkas Target Harga BBRI, Soroti Pelemahan Momentum Bisnis

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan adanya ketentuan terkait green financing tersebut membuka ruang bagi perasuransian untuk mempertimbangkan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan dalam perhitungan risiko kredit maupun risiko perubahan harga pasar aset yang merupakan bagian dari perhitungan modal minimum berbasis risiko atau dikenal dengan MMBR.

Ogi menyebut ketentuan lebih rinci mengenai besaran insentif hingga mekanisme penempatan instrumen akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan berupa Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK).

"Besaran insentif, persentase keringanan, serta mekanisme dan kriteria instrumen yang akan memperoleh perlakuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (5/11/2026).

Ogi mengatakan ketentuan lanjutan tersebut direncanakan akan terbit pada akhir 2026. Dia menyampaikan PADK itu akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan insentif.

Ogi menambahkan, OJK akan menyusun pengaturan dengan mempertimbangkan karakteristik instrumen dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya agar kebijakan tersebut dapat mendukung investasi berkelanjutan dengan tetap menjaga ketahanan permodalan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News