KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) sebanyak 215 sanksi pada Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PPDP.

"Total 215 sanksi, terdiri dari 162 sanksi peringatan/teguran dan 53 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Selasa (10/6).

Yuk Liburan Hemat hingga Rp5 Juta dengan Kartu Debit Utama Jenius Visa (m-Card)

Baca Juga: OJK Klarifikasi PUJK yang Tidak Melakukan Edukasi Publik

Selain itu, Ogi menyebut OJK juga terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dengan tujuan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Dia bilang OJK saat ini juga melakukan pengawasan khusus terhadap beberapa dana pensiun. 

Sementara itu, OJK juga mencatat terdapat 10 perusahaan asuransi atau reasuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan pada Mei 2024.

Terkait belum adanya 10 perusahaan belum memiliki aktuaris, Ogi menyebut pihaknya telah dan memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Salah satunya berupa peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan," kata Ogi. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih