JAKARTA. Saat ini produk keuangan sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang lebih terintegrasi. Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di Palmerah, Kamis (6/9) siang.

"OJK membangun pengawasan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, tidak ada lagi celah dalam pengawasan," tegas Muliaman.

Muliaman datang bersama seluruh anggota Dewan Komisioner OJK yang dipilih oleh DPR, yakni Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto serta anggota dewan komisioner OJK, yakni Firdaus Djaelani, Nurhaida, Nelson Tampubolon, Kusumaningtuti, dan Ilya Avianti. Selain tujuh anggota Dewan Komisioner yang dipilih DPR, ada juga dua anggota Dewan Komisioner ex-officio, yaitu Halim Alamsyah dari Bank Indonesia dan Ani Ratnawaty dari Kementerian Keuangan.

Rahmat Waluyanto menambahkan, salah satu isu penting adalah soal koordinasi. "Ada beberapa hal soal koordinasi, yakni dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Pengawas, dan Protokol Krisis," kata Rahmat.

Salah satu langkah untuk mendukung koordinasi mengantisipasi krisis, adalah melalui nota kesepahaman Crisis Management Protocol (CMP) antara pihak-pihak yang berkepentingan. Saat ini, yang sudah menandatangani CMP adalah Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. "Rencananya, pada akhir bulan ini, Ketua Dewan Komisioner OJK akan menandatangani CMP," jelas Rahmat. (Dewi Indriastuti/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: