JAKARTA. Likuiditas industri perbankan masih longgar. Ini tercermin dari penetapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps) yang berlaku untuk tingkat bunga penjaminan simpanan dalam denominasi rupiah dan valuta asing di bank umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Suku bunga penjaminan simpanan denominasi rupiah turun dari 7,75% menjadi 7,50% dan suku bunga penjaminan simpanan denominasi valas turun jadi 1,25% dari sebelumnya 1,50%. Sedangkan suku bunga penjaminan simpanan denominasi rupiah di BPR turun jadi 10%.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon, banjir likuiditas tersebut akan digunakan perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan pinjaman. "Perbankan akan lebih fokus menggunakan DPK (dana pihak ketiga) untuk disalurkan sebagai pinjaman daripada menerbitkan surat utang," kata Nelson kepada KONTAN, Minggu (11/10).

BCA Berkolaborasi dengan TNI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sibolga

Nelson bilang, akhir kuartal III-2015 dan memasuki kuartal IV-2015, pertumbuhan DPK maupun penyaluran kredit di industri perbankan, cenderung seimbang. Dengan demikian, kata Nelson, kondisi 'perang suku bunga' dalam rangka menghimpun DPK, tidak terjadi lagi.

Kecenderungan menurunnya tingkat suku bunga deposito, kata Nelson, diimbangi dengan peningkatan giro dan tabungan. "Mudah-mudahan itu merupakan gambaran bisnis sudah mulai membaik," ucapnya.

Catatan saja, penurunan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 bps oleh LPS, dipandang sejalan dengan tren menurunnya suku bunga simpanan perbankan yang terlihat dalam enam bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan masih memadainya likuiditas di industri perbankan.

Sejalan dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan memperluas cakupan tingkat bunga penjaminan, LPS menghimbau agar perbankan lebih memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rangka penghimpunan dana. Dalam menjalankan usahanya, bank hendaknya memperhatikan kondisi likuiditas ke depan.

Dengan demikian, bank diharapkan dapat pula mematuhi ketentuan pengelolaan likuiditas perekonomian oleh Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News