KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa atas permintaan  pemegang saham pengendali.

Hal ini tertuang melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-68/D.03/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa, yang berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri menjelaskan, pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari Pemegang Saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Prosedur pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham mengacu pada Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

"Sehubungan dengan keputusan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham dimaksud, OJK telah meminta PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa untuk menindaklanjuti antara lain, melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Ismirani dalam siaran pers, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga: Cucu Eka Tjipta Widjaja Akan Akuisisi Mayoritas Saham BPR Berkat Artha Melimpah

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha telah dilakukan secara tatap muka dengan pemegang saham pengendali Fransisca Ornella Sari dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa pada tanggal 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri. 

Fransisca Ornella Sari menyampaikan, seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa telah diselesaikan pemegang saham.

Dengan efektifnya pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham oleh OJK, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Seluruh kredit PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa akan dialihkan kepada pemegang saham termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pelunasan kredit oleh debitur di kemudian hari.

"OJK senantiasa berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan, 2 guna memastikan stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan secara menyeluruh," imbuh Ismirani.

Baca Juga: Kinerja BPR Melambat di Kuartal II-2025, OJK Beberkan Penyebabnya

Selanjutnya: Wamen Suahasil Sebut 3 Fokus Pemerintah Perkuat Kebijakan Sektor Keuangan

Menarik Dibaca: 8 Tontonan Teka-Teki Netflix Penuh Misteri Menguji Logika

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News