KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati setidaknya ada tiga kanal transmisi (transmission channel) utama dampak ketegangan geopolitik global terhadap sektor keuangan domestik.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, kanal pertama berasal dari potensi kenaikan harga minyak dunia, terutama jika terjadi gangguan berkepanjangan pada jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu bilang penutupan Selat Hormuz berisiko besar terhadap pasokan energi global. Pasalnya, lanjut Kiki, sekitar 30% distribusi minyak dunia melewati jalur tersebut, termasuk pengiriman liquefied natural gas (LNG) dalam jumlah signifikan.

Inovasi Tanpa Henti: Kepemimpinan Huawei di Smartphone Lipat

Baca Juga: Waspadai Risiko, Jasindo Pantau Ketat Eksposure di Wilayah Konflik Timur Tengah

Menurutnya, lonjakan harga energi berpotensi mendorong kenaikan inflasi global. Kondisi ini pada gilirannya dapat memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral di berbagai negara.

OJK juga mencermati potensi dampaknya terhadap likuiditas di pasar keuangan global, pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatnya persaingan dalam memperebutkan aliran dana global.

“Karena itu kita harus memastikan kesiapan domestik agar mampu menghadapi exposure global yang tinggi,” ujar Kiki dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Selasa (3/3/2026).

Kanal kedua yang diwaspadai adalah potensi pengetatan likuiditas di pasar keuangan global. Kondisi ini dapat menekan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara kanal ketiga adalah meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong fenomena flight to quality, yakni peralihan dana investor ke aset-aset safe haven.

Dalam situasi seperti ini, Kiki menegaskan bahwa pasar negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk menunjukkan integritas, likuiditas yang kuat, serta tata kelola yang kredibel agar tetap kompetitif dan menarik bagi investor asing.

OJK, lanjutnya, bakal terus melanjutkan reformasi struktural guna memperkuat fundamental sektor keuangan nasional, termasuk peningkatan integritas dan likuiditas pasar.

“OJK dan self-regulatory organization (SRO) memiliki serangkaian instrumen kebijakan yang dapat diaktifkan apabila diperlukan dalam menghadapi situasi pasar,” kata Kiki.

OJK juga meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk terus melakukan monitoring terhadap dinamika global, memperkuat manajemen risiko, serta melakukan stress testing secara berkala guna mengantisipasi berbagai skenario tekanan.

Selain itu, koordinasi antar otoritas juga terus diperkuat melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang turut melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga: ADPI: Dana Pensiun Tetap Hati-hati, Fokus Fixed Income di Tengah Gejolak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News