OJK dan BI Teken Aturan Bersama, Sengketa Sistem Pembayaran Masuk LAPS SJK



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsumen layanan sistem pembayaran kini memiliki jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terintegrasi setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) resmi memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menuturkan, perluasan cakupan tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, kesepakatan koordinasi ini diharapkan mempercepat upaya penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga dapat mengurangi potensi kerugian di masyarakat.


Baca Juga: IHSG Diprediksi Sideways hingga Rawan Koreksi pada Rabu (18/11), Menanti Hasil RDG BI

Dicky menilai pesatnya perkembangan layanan keuangan menuntut kesiapan mitigasi risiko yang sepadan dari regulator maupun pelaku industri.

"Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem," kata Dicky.

Senada, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama ini memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing.

Sebelumnya, bank sentral telah memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran yang berada di bawah kewenangan BI, melengkapi mandat lembaga yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2021 usai mengantongi izin OJK pada 29 Desember 2020.

Penguatan peran LAPS SJK tersebut juga selaras dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menjamin hak pilih konsumen dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam praktiknya, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap berperan sebagai lini terdepan (first line of defense) yang wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan secara internal melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR) terlebih dahulu.

"Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan," ujar Dicky.

Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme IDR, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian ke LAPS SJK lewat skema External Dispute Resolution (EDR) maupun melalui pengadilan.

Baca Juga: Siapkan Private Placement, Intip Prospek Merdeka Gold Resources (EMAS)

Adapun sengketa yang ditangani LAPS SJK harus bersifat keperdataan, telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal di PUSK tanpa kesepakatan, serta tidak sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Ke depan, OJK dan BI menekankan kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha agar pelaksanaan pedoman bersama ini memberikan kepastian dan keadilan bagi konsumen maupun industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News