KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peluang pembiayaan industri perfilman Indonesia mulai menjadi perhatian sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga jasa keuangan (LJK), baik perbankan maupun nonbank, untuk memperluas dukungan pendanaan bagi industri kreatif tersebut. Deputi Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodetabek Biger Adzanna Maghribi mengatakan, OJK terus mendorong lembaga jasa keuangan agar mulai melihat industri perfilman sebagai salah satu sektor potensial untuk dikembangkan melalui dukungan pembiayaan. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi industri perfilman dalam menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan adalah masih terbatasnya pemahaman masing-masing pihak terhadap karakteristik industri.
Di sisi lain, lembaga keuangan juga belum sepenuhnya memahami karakteristik industri kreatif, termasuk bisnis perfilman yang memiliki pola pembiayaan dan risiko berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya.
Baca Juga: Jamkrida Sumbar Melihat Peluang Penjaminan Garap Pembiayaan Proyek Hijau Cukup Besar "Ini yang perlu kita bangun bersama karena seberapa baik pemahaman terhadap industri perfilman akan menentukan terbuka atau tidaknya akses pembiayaan," ujarnya dalam diskusi panel JAFF Market, Kamis (19/11/16). Biger mengatakan, industri perfilman sebenarnya memiliki sejumlah alternatif instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya melalui lembaga keuangan nonbank, yakni securities crowdfunding (SCF) atau urun dana. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pendanaan proyek film melalui platform penyelenggara SCF. Dengan demikian, rumah produksi dapat menghimpun dana dari investor ritel. Mekanisme pengembalian dana pun dapat disesuaikan dengan kesepakatan dalam proyek, sehingga tidak harus mengikuti pola cicilan bulanan seperti pinjaman perbankan. Selain SCF, regulasi OJK juga telah membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai jaminan pembiayaan perbankan. Meski demikian, implementasi skema tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penilaian nilai ekonomi serta likuiditas aset kekayaan intelektual. Dari sisi industri perbankan, Senior Vice President MSME Amar Bank Josua Sloane mengatakan, pembiayaan industri perfilman dapat dilakukan melalui struktur pendanaan yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas proyek. Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah joint financing atau pembiayaan bersama. Dalam skema ini, bank dapat berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lainnya maupun pihak yang memiliki akses terhadap pendanaan pasar modal untuk membiayai sebuah proyek film.
Baca Juga: Pasar Modal Volatil, OJK Minta Perusahaan Perasuransian Lakukan Stress Test Menurutnya, kolaborasi diperlukan karena risiko dalam industri perfilman tidak selalu mudah dianalisis oleh satu lembaga keuangan secara mandiri. "Bank itu bisa bekerja sendiri, tapi kalau semakin advance, terutama di perfilman, mungkin kita bisa kombinasikan dengan joint financing," jelasnya. Meski demikian, Josua menilai kesiapan rumah produksi juga menjadi faktor penting dalam memperluas akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Ia menyoroti tata kelola keuangan rumah produksi yang masih perlu diperbaiki. Kondisi tersebut dapat menyulitkan perbankan dalam membaca kondisi keuangan perusahaan secara objektif. Padahal, transparansi laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi lembaga keuangan dalam menilai kelayakan suatu usaha untuk memperoleh pembiayaan.
Oleh karena itu, pelaku industri perfilman perlu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar lembaga pembiayaan dapat melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha secara lebih akurat. Selain pembenahan tata kelola, potensi kekayaan intelektual juga perlu dimaksimalkan sebagai aset ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pemanfaatan IP tidak hanya terbatas pada penjualan tiket bioskop, tetapi juga dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kegiatan komersial lainnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News