KONTAN.CO.ID - CIREBON. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong industri perbankan termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memperkuat kelembagaannya dengan meningkatkan struktur permodalan melalui merger.

Merger BPR merupakan bagian dari Program Konsolidasi Perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan.

"Untuk memperkuat Industri BPR yang sehat dan produktif diperlukan kelembagaan BPR dengan dukungan permodalan yang kuat agar BPR dapat menyediakan dana bagi sektor rill khususnya usaha mikro dan kecil serta agar BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam keterangan persnya, Kamis (24/10).

Baca Juga: Fintech Pendanaan lebih pilih tingkatkan mitigasi risiko dari pada mencari valuasi

Peluncuran merger PD BPR di Kabupaten Cirebon dilakukan Heru Kristiyana bersama Bupati Cirebon H. Imron dan dihadiri berbagai pimpinan lembaga dan institusi dari Pemerintahan di wilayah III Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sebelumnya memiliki 19 BPR yang 7 di antaranya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah melakukan merger atau penggabungan sejak beberapa waktu lalu, sehingga saat ini sebanyak 12 BPR telah bergabung menjadi PD BPR Babakan, sementara 7 BPR lainnya bergabung menjadi PD BPR Astanajapura.

Heru mengatakan, OJK sangat mengapresiasi langkah strategis Bupati Cirebon dalam menggabungkan BPR milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon karena diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi BPR dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi terutama permodalan, SDM, teknologi informasi, produk dan layanan serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

Baca Juga: Sudah BEP, Kredit Pintar tidak fokus tingkatkan valuasi perusahaan

Kedua BPR hasil merger tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon maupun bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Editor: Handoyo .