KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santosa mengatakan, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan baru. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pengangguran sehingga kemampuan daya beli masyarakat untuk kebutuhan sekunder jadi menurun.

"Dengan bantuan sosial yang diberikan pemerintah, masyarakat bisa makan tapi tidak bisa untuk belanja kebutuhan sekunder. Permintaan kebutuhan sekunder hanya bisa terdorong kalau masyarakat bekerja," tutur Wimboh dalam acara virtual Berita Satu Economic Outlook 2021, Selasa (24/11).

Menurut Wimboh, ada beberapa sektor yang dapat diunggulkan untuk membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sebut saja perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. 

Sebagai contoh, dalam perkebunan dan pertanian, pemerintah bisa mempekerjakan orang untuk menggali irigasi, memupuk, memelihara tiap harinya sehingga pekerja tersebut punya pendapatan tetap.

Baca Juga: Ini kata pengamat dan pelaku industri properti soal penurunan suku bunga

"Kalau punya pendapatan tetap, masyarakat akan bisa mengangsur motor dan rumah. Kemudian, kalau ada sisa uang bisa pergi untuk piknik," ucap dia.

Dengan begitu, pembukaan lapangan kerja pada sektor-sektor ini akan memberikan multiplier effect bagi sektor yang terdampak parah oleh pandemi, seperti properti, semen, transportasi, pariwisata, dan perhotelan.

Alhasil, pemulihan pada sektor-sektor tersebut juga dapat dipercepat. Pasalnya, jika ekonomi semakin lama pulih, maka berpotensi semakin memperketat likuiditas keuangan perusahaan.

Wimboh menambahkan, pembukaan lapangan pekerjaan pada sektor-sektor tersebut harus dipimpin pemerintah, bukan sektor swasta.  Sebagai contoh, pemerintah dapat menggalakkan penanaman atau peremajaan kembali (replanting) pohon sawit pada BUMN perkebunan. 

Lalu, pada sektor peternakan, pemerintah dapat menjalankan food estate ataupun proyek-proyek besar yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Bahkan, nantinya, pemerintah bisa menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor-sektor tersebut dengan memberikan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut dia, pembukaan lapangan kerja ini memang menjadi solusi jangka pendek. Apabila mulai dikerjakan pada 2021, maka dampaknya akan terasa secara penuh pada 2022. Untuk solusi jangka panjangnya, pemerintah dapat mengembangkan segmen hilir sektor-sektor tersebut dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan. 

Selanjutnya: Bank Tabungan Negara (BBTN) ajak himpunan pengembang sukseskan program sejuta rumah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli