KONTAN.CO.ID -Tanah Datar. Nagari Sumpur, Sumatra Barat saat itu terik. Matahari bersinar terang, namun angin sejuk bertiup sepoi-sepoi, mengusir panas yang membekap. Di tepi Danau Singkarak, Otoritas Jasa Keuanga (OJK) menggelar program edukasi Ekosistem Keuangan Iklusif (EKI). (22/6).

Bertekad  mewujudkan Desa Cakap Keuangan, OJK memulai kick off generic model EKI di Desa Sumpur. Bukan sekadar selebrasi, OJK bertekad untuk memberdayakan masyarakat di wilayah tersebut dengan pendampingan selama lima bulan lebih hingga November 2023. 

“Kami di sini, tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, tapi juga melakukan pendampingan mulai dari pra-inkubasi, inkubasi dan pasca-inkubasi,” sebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi kepada KONTAN di sela-sela acara tersebut.  

Hadir dalam kick off Desaku Cakap Keuangan,antara lain Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar. 

Baca Juga: OJK Targetkan 400 Pelajar di Nagari Sumpur Buka Tabungan Simpel BRI

Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tak hanya elok keindahan alam serta budayanya, namun desa ini juga sohor sebagai penghasil buah sawo (buah saus) yang enak dan manis. Di tepi Danau Singkarak, Nagari juga tercatat sebagai penghasil ikan bilih yang terkenal kelezatannya . 

Menginjakkan kaki di Kampuang Minang Nagari Sumpu (Sumpur), banyak wisata budaya yang bisa kita nikmati.  Di sana, ada 70 rumah gadang yang berdiri di tengah keelokan alam. Dari jumlah itu, ada tiga rumah gadang yang bisa menjadi tempat kita menginap, menjadi homestay pengunjung. 

Bertempat di sanalah, kata Kiki panggilan karib Friderica, OJK berharap bisa  mengoptimalkan potensi yang ada di  sana. Seiring dengan upaya itu, OJK juga menggeber pengetahuan masyarakat agar makin melek keuangan, baik layanan dab produk perbankan, asuransi hingga pasar modal.

Tak sendirian, agar program EKI bergulir lebih cepat, OJK mensinergikan para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemparekraf), Kementeriam Desa (Kemendes), dan Bank Indonesia (BI).  

Program EKI mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif bagi masyarakat desa lewat program Desaku Cakap Keuangan. Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers - ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community - ToC). 

Baca Juga: Dukung OJK, Bupati Tanah Datar Alokasikan APBD Rp 6 Miliar unutuk Berantas Rentenir

Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Bagi pelajar semisal, para stakeholder akan terus mengenalkan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar) hingga alat pembayaran QRIS.

Adapun bagi masyarakat akan dikenalkan aneka akses dan layanan keuangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, seperti  program Laku Pandai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Security Crowd Funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P hingga QRIS. “Bukan hanya transaksi keuangan yang lebih mudah, kami juga akan mendorong maysarakat dan pelaku bisnis UMKM untuk menggunakan,  misal, akses pembiayaan di bank, PNM ketimbang ke rentenir atau pinjaman online ilegal,” sebut Kiki. 

Ke depan, TPAKD di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota, program ini akan berlanjut ke desa-desa lainnya.  Kiki menjelaskan, Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang menunjukkan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan masih di bawah angka nasional.

Tingkat literasi di sana baru 40,7%, sementara inkulsi di tingkat 76,88%. “Tidak jelek, tapi kami berupaya agar gap semakin kecil di tingkat nasional yakni literasi mencapai 49,68% dan inklusi 85,10%,” sebut Kiki.  

TPAKD Provinsi Sumatera Barat sendiri, saat ini juga  memiliki program Nagari Naik Kelas yang berfokus pada peningkatan ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di nagari tertinggal. Harapannya, lewat kerjasama semua pihak, program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Program EKI di Nagari Sumpur diikuti sebanyak 225 orang dari berbagai kelompok masyarakat diantaranya Petani, Perempuan, Nelayan, UMKM hingga Pelajar. Rangkaian kegiatan akan dilakukan melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa yaitu:

Baca Juga: Bank Nagari Sudah Salurkan KUR Rp 1 Triliun di Sumatera Barat

Tahap pertama, atau tahap pra-inkubasi akan dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa (berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial) yang dilakukan pada Juni 2023 ini.

Tahap kedua atau inkubasi, dalam program Desaku Cakap Keuangan, masyarakat akan mendapatkan pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. Tahap ini akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan mulai dari akhir Juni 2023 s.d Oktober 2023 oleh stakeholders. 

Adapun pihak yang terlibat dalam masa inkubasi adalah  PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madan, PT Pegadaian, PT Sarana Multigriya Finansial, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

“Beberapa bentuk pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain, pelatihan pengolahan produk ikan Bilih, pengolahan produk sawo, pelatihan dan pendampingan pengemasan produk, pelatihan penggunaan produk/layanan jasa keuangan, pelatihan pengemasan produk, maupun pelatihan dan pendampingan pemasaran menggunakan teknologi digital,” jelas Kiki. 

Adapun pasca tahap inkubasi atau ketiga, kata Kiki, masyarakat desa sudah dapat menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal. Selanjutnya akan dilaksanakan identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengukur capaian peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat desa pada November 2023.

Baca Juga: OJK Mengimplementasikan Ekosistem Keuangan Inklusif di Nagari Sumpur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana