JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera melakukan pembahasan amendemen Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang dinilai perlu diperbarui. Selain mengubah nama dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ada poin perubahan dan poin tambahan yang akan diatur. Salah satu poin dalam amendemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah demutualisasi bursa efek. Jadi, dalam UUPM yang baru akan ada aturan main mengenai IPO oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). "Kemungkinan tidak hanya BEI, tetapi juga SRO (Self Regulatory Organization) yang lain," ujar Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK.
OJK harap DPR segera amendemen UU pasar modal
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera melakukan pembahasan amendemen Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang dinilai perlu diperbarui. Selain mengubah nama dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ada poin perubahan dan poin tambahan yang akan diatur. Salah satu poin dalam amendemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah demutualisasi bursa efek. Jadi, dalam UUPM yang baru akan ada aturan main mengenai IPO oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). "Kemungkinan tidak hanya BEI, tetapi juga SRO (Self Regulatory Organization) yang lain," ujar Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK.