KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor UMKM kembali menjadi sorotan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyaluran kredit perbankan. Ini tercermin dari surat yang dikirimkan OJK kepada industri perbankan tentang Dukungan Perbankan terhadap Pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Konsumsi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, alasan OJK mengirim surat tersebut adalah untuk terus meningkatkan kredit UMKM yang sebenarnya masih memiliki pangsa pasar yang besar.

Di sisi lain, ada kekhawatiran UMKM bisa menjadi korban pinjol ilegal jika tidak diberi kemudahan akses pinjaman ke perbankan. Sehingga, bank diminta melakukan pendekatan yang responsif terhadap berbagai sektor usaha UMKM.

Baca Juga: Membuka Peluang: Pemberdayaan UMKM Melalui Investasi Cerdas di Aset Negara

Memang, secara agregat, penyaluran perbankan ke sektor UMKM telah di atas 30%, seperti apa yang ditargetkan pemerintah. Ini tercermin dari Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) per Juni 2023 yang tercatat 33,26%.

“Tapi kita harus mendorong bank-bank secara individual yang masih belum kuat model bisnis dan risk appetite terkait UMKM-nya,” ujar Dian kepada KONTAN, Selasa (5/12).

Meski demikian, Dian juga mengingatkan bahwa ini bukan berarti bank bisa sembarangan menyalurkan kredit ke UMKM. Di mana, prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga.

“Jadi penyaluran kredit ke UMKM juga tidak bisa dipaksa kencang, karena nanti bank hilang duitnya, malah kita semua jadi masalah,” ujarnya.

Dalam penyaluran kredit tersebut, OJK mengingatkan bank hendaknya tetap melakukan asesmen risiko dan kelayakan debitur secara komprehensif antara lain dengan mempertimbangkan prospek usaha debitur dan tidak hanya didasarkan atas kecukupan agunan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi