KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 2,23 triliun kepada 169 pihak berdasarkan hasil pemeriksaan kasus di bidang pasar modal hingga Oktober 2026.

Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengungkapkan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik.

“Setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas, objektif, dan konsisten dengan pengenaan sanksi yang proporsional terhadap tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya, Kamis (5/11/2026). 

Baca Juga: Tiga Kuartal Beruntun Cetak Laba, Saham GOTO Masih di Rp 25 Segini Hitungan Idealnya

Selain denda, OJK mencatat enam sanksi pencabutan izin, satu pembatalan surat tanda terdaftar, delapan pembekuan izin, 27 peringatan tertulis, serta lima perintah tertulis selama periode tersebut.

Hasan menyampaikan OJK terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pasar modal, sekaligus mempercepat agenda reformasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan perdagangan saham.

“Agenda-agenda percepatan reformasi integritas pasar modal juga terus kami akselerasi dan diperkuat efektivitasnya, termasuk melalui penguatan transparansi, penegakan hukum, dan strategi komunikasi publik yang lebih luas,” tuturnya. 

Baca Juga: Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 18.082 Per Dolar AS Hari Ini (5/11), Dolar AS Terkoreksi

Salah satu langkah yang didorong OJK adalah penguatan transparansi kepemilikan saham, peningkatan kualitas free float, serta penyempurnaan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) di Bursa Efek Indonesia.

OJK juga meminta penguatan Komite Independen HSC, penyempurnaan kriteria evaluasi dan perhitungan IHSG, serta pengawasan transaksi saham yang lebih efektif dan terarah untuk menjaga integritas pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News