KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kerugian akibat investasi ilegal mencapai Rp 105 miliar di empat bulan pertama tahun 2025. Satgas PASTI (Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) mengungkapkan, telah menindak 209 entitas investasi ilegal sepanjang periode Januari hingga April 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa praktik investasi tanpa izin masih marak dan terus menelan korban.

“Kami melalui Satgas PASTI terus secara aktif mengawasi dan juga tentu saja menindak entitas yang mengatasnamakan platform investasi saham yang tanpa izin,” ujarnya dalam keterangan resmi Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (9/5).

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

Menurut Friderica, langkah penindakan yang dilakukan Satgas PASTI meliputi pemblokiran situs dan aplikasi ilegal serta pelaporan ke aparat penegak hukum.

Salah satu kasus terbaru adalah pemblokiran sindikat investasi bodong bernama Morgan Asset Group, yang merugikan masyarakat hingga Rp 18 miliar.

Baca Juga: OJK: Saksi Berupa 55 Surat Peringatan Tertulis ke 49 PUJK Hingga April 2025

“Penipuan seperti ini juga sering menggunakan modus impersonation, yaitu meniru nama produk, situs, atau media sosial dari entitas legal. Ini sangat berbahaya karena masyarakat sering terkecoh,” kata Friderica.

Meski berbagai upaya edukasi telah dilakukan oleh OJK dan pemerintah, Friderica mengakui bahwa minat masyarakat terhadap investasi ilegal masih tinggi. Ia menyebut dua faktor utama penyebabnya: rendahnya pemahaman tentang investasi yang benar dan dorongan psikologis untuk meraih keuntungan besar dalam waktu singkat.

“Sering kali masyarakat tahu itu mencurigakan, tapi tetap tergiur dengan iming-iming untung besar. Dorongan psikologis ini diperparah dengan kurangnya literasi keuangan,” tambahnya.

OJK mengajak semua pihak, termasuk media, untuk terus menyuarakan pentingnya investasi yang aman dan legal. 

“Edukasi adalah kunci. Masyarakat perlu paham apa yang mereka investasikan dan kepada siapa uang itu diserahkan,” tutup Friderica.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News