KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kabar terbaru terkait perkembangan program asuransi wajib Third Party Liability (TPL). Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur soal asuransi wajib Third Party Liability (TPL) tersebut.

"Kami lagi menunggu peraturannya juga. PP-nya harus dari kementerian," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (21/5).

Iwan menambahkan apabila PP sudah terbit, OJK akan mempersiapkan beberapa opsi implementasi aturan untuk program asuransi wajib tersebut. Dia mengatakan OJK juga diajak diskusi dengan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan peraturan tersebut. 

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Baca Juga: Motor dan Mobil Wajib Asuransi TPL

"Kami ada diskusi dengan Kementerian Keuangan bagaimana menyiapkan (peraturan). Saat ini, masih (berdiskusi)," ujarnya.

Iwan berpendapat sebenernya asuransi wajib TPL memiliki tujuan yang sangat baik bagi masyarakat. Sebab, adanya implementasi tersebut akan melindungi masyarakat dari berbagai risiko. 

Dia bilang apabila nantinya program tersebut diberlakukan, kemungkinan tarif premi yang dikenakan juga tak terlalu besar.

Baca Juga: AAUI Berharap Program Asuransi Wajib TPL Kendaraan Diimplementasikan Semester II-2025

Namun, Iwan bilang tentu perlu komunikasi yang baik kepada masyarakat mengenai manfaat dari asuransi wajib TPL di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih saat ini.

"Mewajibkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini, komunikasinya juga mesti bagus," tuturnya.

Sebelumnya, OJK menyebut PP yang diterbitkan nantinya akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program asuransi wajib TPL.

Baca Juga: Begini Update Terbaru Terkait Perkembangan Program Asuransi Wajib TPL untuk Kendaraan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News