JAKARTA. Jumlah pemegang polis asuransi di Indonesia saat ini masih minim. Dari jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa, hanya 67 juta orang yang punya asuransi. Rinciannya, 10 juta adalah asuransi individu, 57 juta adalah asuransi kumpulan. Di sini, 32% masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan atau asuransi ketika terjadi musibah. Kepala Eksekutif Pengawas OJK bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengungkapkan, tidak adanya perlindungan atas risiko keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi mendorong masyarakat tersebut jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi musibah. Hal ini perlu diperhatikan, sebab perusahaan asuransi dapat membantu mencegah hal itu. Firdaus menilai, masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan produk asuransi mikro yang memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan, dengan premi yang dapat dijangkau, polis yang mudah dipahami, dan pembayaran klaim yang cepat. Ini menjadi penting karena kemudahan dalam aksesnya menjadi hal yang baik. "Produk asuransi mikro harus dapat dijalankan dengan biaya operasional dan biaya distribusi rendah dan proses penyelesaian klaim yang efektif dan efisien," kata Firdaus dalam acara peluncuran program pengembangan Asuransi Mikro Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/10). Perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi mikro perlu melaporkan produk asuransi mikro kepada regulator terkait. Selain itu, perusahaan asuransi juga wajib melaporkan produk asuransi mikro yang akan dipasarkan. Pelaporan produk asuransi bersama dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan yang akan bekerja sama. "Perusahaan asuransi harus melakukan pemantauan kinerja asuransi mikro sesuai dengan pedoman yang akan diterbitkan OJK," tegas Firdaus. Lebih lanjut Firdaus menekankan, OJK memandang pengembangan asuransi mikro harus didukung dengan berbagai upaya, baik pengembangan kapasitas asuransi mikro maupun edukasi dan sosialisasi asuransi mikro kepada masyarakat. "Utamanya tentu masyarakat dengan berpenghasilan rendah. Kita akan kampanye nasional pengenalan asuransi mikro, terus sosialisasi, dan akan disinergikan dengan strategi nasional literasi keuangan," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
OJK: Masyarakat butuh asuransi yang terjangkau
JAKARTA. Jumlah pemegang polis asuransi di Indonesia saat ini masih minim. Dari jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa, hanya 67 juta orang yang punya asuransi. Rinciannya, 10 juta adalah asuransi individu, 57 juta adalah asuransi kumpulan. Di sini, 32% masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan atau asuransi ketika terjadi musibah. Kepala Eksekutif Pengawas OJK bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengungkapkan, tidak adanya perlindungan atas risiko keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi mendorong masyarakat tersebut jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi musibah. Hal ini perlu diperhatikan, sebab perusahaan asuransi dapat membantu mencegah hal itu. Firdaus menilai, masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan produk asuransi mikro yang memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan, dengan premi yang dapat dijangkau, polis yang mudah dipahami, dan pembayaran klaim yang cepat. Ini menjadi penting karena kemudahan dalam aksesnya menjadi hal yang baik. "Produk asuransi mikro harus dapat dijalankan dengan biaya operasional dan biaya distribusi rendah dan proses penyelesaian klaim yang efektif dan efisien," kata Firdaus dalam acara peluncuran program pengembangan Asuransi Mikro Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/10). Perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi mikro perlu melaporkan produk asuransi mikro kepada regulator terkait. Selain itu, perusahaan asuransi juga wajib melaporkan produk asuransi mikro yang akan dipasarkan. Pelaporan produk asuransi bersama dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan yang akan bekerja sama. "Perusahaan asuransi harus melakukan pemantauan kinerja asuransi mikro sesuai dengan pedoman yang akan diterbitkan OJK," tegas Firdaus. Lebih lanjut Firdaus menekankan, OJK memandang pengembangan asuransi mikro harus didukung dengan berbagai upaya, baik pengembangan kapasitas asuransi mikro maupun edukasi dan sosialisasi asuransi mikro kepada masyarakat. "Utamanya tentu masyarakat dengan berpenghasilan rendah. Kita akan kampanye nasional pengenalan asuransi mikro, terus sosialisasi, dan akan disinergikan dengan strategi nasional literasi keuangan," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
