JAKARTA. Awal tahun 2014 nanti, setumpuk pekerjaan sudah menanti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain mengawasi industri perbankan, OJK harus menggarap 480 pengaduan yang belum diproses pada 2013.

OJK mencatat, hingga 20 Desember 2013, lembaga pengawas industri keuangan ini telah menerima 845 pengaduan. Sebanyak 60% menyangkut industri keuangan non-bank, 20% mengenai industri perbankan, dan sisanya 20% menyorot pasar modal dan lain-lain.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 565 sudah selesai diproses, dan masih menyisakan 280 pengaduan. Namun berhubung mulai Januari 2014, pengalihan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia, OJK pun menerima warisan 200 pengaduan perbankan dari bank sentral. Alhasil, mengawali tugas di tahun depan, OJK punya pekerjaan rumah 480 pengaduan. Sayang, tidak ada penjelasan secara mendetail mengenai jenis pengaduan yang akan menjadi prioritas OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, OJK berupaya sebaik mungkin memproses pengaduan masyarakat. Dia juga memastikan, OJK siap menampung tambahan pengaduan, setelah pengawasan perbankan beralih dari BI ke OJK. "Selain memproses pengaduan yang masuk, kami akan mengembangkan langkah pencegahan dengan melakukan edukasi dan literasi keuangan," ujar Muliaman, belum lama ini.

Menurut dia, pengaduan banyak terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan lembaga keuangan.

Jadi, sembari memproses pengaduan yang masuk, OJK akan menggencarkan edukasi untuk meningkatkan literasi akan lembaga keuangan di Indonesia.

Sasaran utama

Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, menambahkan mengantisipasi meningkatnya permintaan akan financial customer care (FCC) dan pengaduan masyarakat, OJK telah menambah petugas call center menjadi 25 orang, dari sebelumnya 12 orang.

Otoritas juga berencana menggelar roadshow edukasi tentang lembaga jasa keuangan ke 24 kota di Indonesia. Tak lupa, OJK siap menambah jaringan kerjasama dengan kementerian untuk melakukan edukasi. "Tahun depan kami akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, kami menggandeng Kementeriaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian UMKM," ujar Kusumaningtuti.

Di tahun depan, sasaran edukasi adalah ibu rumah tangga dan pengusaha UMKM.Alasannya, ibu rumah tangga kebanyakan memegang kas keluarga di Indonesia. "Mereka sering terjebak dalam penipuan berkedok jasa keuangan. Maka dari itu, kami mulai dari situ," terang Kusumaningtuti. Edukasi kepada UMKM juga penting, mengingat sektor ini tahan krisis, serta berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.                       

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: A.Herry Prasetyo