KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat dikelola dengan baik, seiring bank telah mengidentifikasi dan menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi perubahan posisi likuiditas. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, kondisi likuiditas perbankan secara umum masih memadai, meski pertumbuhan kredit memang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Pada September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara DPK hanya tumbuh 8,22% yoy. Di tengah pertumbuhan intermediasi tersebut, likuiditas perbankan masih terjaga.
OJK mencatat, rasio cakupan likuiditas (liquidity coverage ratio/LCR) perbankan mencapai 181,91%, jauh di atas ketentuan minimum 100%. Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 105,7% dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1%, masing-masing melampaui ambang batas minimum 50% dan 10%.
Baca Juga: Kredit Sejumlah BPD Melambat, Bagaimana Dampaknya terhadap Industri Penjaminan? Terkait penarikan dana SAL di Himbara oleh pemerintah, Dian menilai skemanya telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kemitraan. “Sehingga, secara umum bank telah mengidentifikasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan," ujar Dian dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (22/11/2026). Pada dasarnya, Dian menekankan, pengelolaan likuiditas perlu dilakukan dengan memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, termasuk karakteristik sumber pendanaan dari sisi nominal maupun tenor penempatan. Bank juga perlu memastikan pengelolaan aset dan liabilitas melalui penerapan Asset and Liability Management (ALMA) yang memadai, penyediaan aset likuid berkualitas tinggi atau High Quality Liquid Asset (HQLA) sesuai ketentuan, serta pelaksanaan stress testing secara berkala dan penyusunan contingency plan yang efektif. Secara khusus, ia bilang stress testing diperlukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan likuiditas, baik yang bersumber dari kondisi spesifik bank maupun guncangan yang terjadi di pasar secara luas. Selain kesiapan internal bank, keterprediksian arus dana dari pihak yang melakukan penempatan maupun penarikan dana dalam jumlah signifikan juga menjadi faktor penting. Perubahan posisi dana, baik penempatan maupun penarikan, idealnya dilakukan secara terencana dengan pemberitahuan memadai. Dengan demikian, bank memiliki waktu untuk menyesuaikan strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas tanpa menimbulkan tekanan yang tak diperlukan terhadap likuiditas maupun fungsi intermediasi.
Persaingan Dana
Dengan proyeksi itu, OJK melihat kondisi likuiditas yang manageable dapat mendorong persaingan penghimpunan dana ketika SAL ditarik, serta penetapan suku bunga perbankan, berlangsung lebih sehat dan terukur.
Baca Juga: OJK Dorong Industri Penjaminan Perbesar Porsi Pembiayaan Produktif UMKM Dian menjelaskan, besaran biaya dana (cost of fund/CoF) masing-masing bank tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika penarikan SAL, tetapi juga strategi pendanaan, struktur dana, tingkat suku bunga pasar, profil jatuh tempo kewajiban serta kondisi likuiditas secara keseluruhan.
Maka, dampak penarikan SAL terhadap masing-masing bank bakal berbeda, bergantung pada karakteristik bank tersebut. OJK pun akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan secara individual maupun industri melalui pengawasan berbasis risiko. Pengawasan juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi antarotoritas tersebut diharapkan dapat memastikan respons kebijakan yang tepat dan saling melengkapi dalam mengantisipasi perubahan kondisi likuiditas pasar, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News