KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending wajib memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna baik lender dan borrower, yakni paling sedikit berupa memfasilitasi pengalihan risiko pendanaan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan hal itu tertuang dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022).

"Dalam hal itu, masyarakat perlu memahami bahwa penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyediakan pengalihan risiko pendanaan tersebut, misalnya melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis, Jumat (12/1).

Baca Juga: Soal Sanksi Akulaku, Ini Kata OJK Terkait Perkembangannya

Meskipun demikian, Agusman menerangkan secara prinsip apakah pendanaan akan di-cover asuransi atau tidak merupakan opsi yang dimiliki lender. Dia menyebut apabila lender tidak memilih untuk diasuransikan, maka pendanaan macet menjadi risiko dari pemberi dana.

Mengenai proses yang harus dijalankan oleh fintech P2P lending yang akan tutup, Agusman menerangkan penyelenggara harus menyelesaikan hak dan kewajiban terhadap seluruh pengguna. Hal itu tertuang dalam POJK 10/2022 yang telah mengatur mengenai pembubaran, likuidasi, hingga kepailitan. 

"Merujuk pada Pasal 79 ayat 1 POJK 10/2022 penyelesaian hak dan kewajiban dapat dilakukan oleh penyelenggara kepada seluruh pengguna dengan cara posisi akhir pengalihan portofolio pendanaan yang belum dilunasi, atau mekanisme lain yang disepakati oleh pengguna," kata Agusman. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi