KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha Perbankan (RPOJK) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan dalam RPOJK tersebut, salah satunya akan diatur mengenai penyesuaian batas atas pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending, khususnya sektor produktif.

"Penyusunan RPOJK LPBBTI dimaksud saat ini sedang dalam proses legal review," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (11/6).

Baca Juga: OJK Bakal Bangun Anti Scam Center untuk Percepat Proses Blokir Rekening

Lebih lanjut, Agusman menerangkan penyesuaian batas maksimum yang dimaksud hanya dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara fintech lending yang memenuhi kriteria tertentu. 

Jika menilik Pasal 26 POJK Nomor 10 Tahun 2022, tertera mengenai aturan batas maksimum pendanaan. Dalam ayat 3, tercantum batas maksimum pendanaan kepada setiap Penerima Dana atau borrower sebesar Rp 2 miliar. 

Disebutkan juga penyelenggara yang melanggar Pasal 26 bisa dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto