OJK Perintahkan Pengembalian Keuntungan Ilegal Rp 23,77 Miliar dari Manipulasi Saham



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi perdagangan saham tiga emiten.

Dalam penanganan kasus tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 23,77 miliar dan mengenakan denda administratif dengan total mencapai Rp 3,71 miliar.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo menyebut pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan keterbukaan informasi, transaksi material dan afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham.


Baca Juga: OJK Bongkar Manipulasi Saham HOMI, SAMF, dan SMDM, Pelaku Wajib Kembalikan Keuntungan

Tiga kasus manipulasi perdagangan saham yang ditindak OJK melibatkan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

“Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp 23,77 miliar," jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11).

Dalam kasus saham HOMI, OJK memerintahkan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 6,89 miliar.

Wahyu bilang OJK menemukan pola transaksi menggunakan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Transaksi tersebut dinilai tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran sesungguhnya.

Selain perintah pengembalian keuntungan, OJK menjatuhkan larangan berkegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon kepada sejumlah pihak selama tiga hingga 10 tahun

Sementara itu, dalam kasus saham SAMF, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 12,55 miliar. Nilai tersebut terdiri dari keuntungan Ir JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur sebesar Rp 10,84 miliar, serta pihak lainnya Rp 1,72 miliar.

OJK juga menemukan transaksi saham SAMF oleh sejumlah pihak dilakukan di alamat yang sama, yakni PT Bintang Pagi Kapital. Pemeriksaan turut mengungkap keterkaitan sejumlah pihak dengan emiten tersebut.

Adapun dalam kasus saham SMDM, OJK memerintahkan sembilan pihak mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 4,32 miliar. Transaksi tersebut berkaitan dengan keikutsertaan sejumlah pihak dalam kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10.

“Nilai pengembalian keuntungan tidak sah tersebut merupakan jumlah yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah yang telah terealisasi pengembaliannya," jelas Wahyu.

Baca Juga: Harga Bitcoin Anjlok ke US$ 55.830, Terendah dalam Dua Tahun

Di luar kasus manipulasi saham, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten atas pelanggaran keterbukaan informasi, transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, serta kewajiban pengalihan saham.

PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), misalnya, dikenai denda Rp 250 juta. Sementara itu, sejumlah pengurus perusahaan juga dikenai denda terkait pelanggaran keterbukaan informasi mengenai perkara hukum yang melibatkan komisaris utama.

OJK turut mengenakan denda Rp 800 juta kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) atas pelanggaran prosedur transaksi material. Dua direksinya dikenai denda Rp 400 juta secara tanggung renteng.

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dikenai denda Rp 550 juta karena belum mengalihkan 114,07 juta saham treasuri sesuai batas waktu yang ditentukan.

Selain denda, perusahaan tersebut diperintahkan mengalihkan saham treasuri kepada masyarakat dalam waktu enam bulan. OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) terkait transaksi afiliasi.

Sementara itu, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dikenai denda Rp 550 juta karena belum memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat sesuai ketentuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News