OJK Perketat Aturan Solvabilitas Asuransi, Perusahaan Wajib Jaga Rasio Minimum 120%



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru mengenai perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Dalam aturan tersebut, OJK menetapkan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120% serta mewajibkan perusahaan perasuransian yang masuk kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 18/2026).

Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Wahyu Budi Satriyo menerangkan penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional. 


"POJK 18 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Zurich Syariah Tawarkan Asuransi Gratis Retak Layar HP untuk Penonton Joyland

Wahyu menyampaikan penyempurnaan ketentuan solvabilitas itu dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dia bilang kondisi tersebut memerlukan penyesuaian parameter pengukuran kecukupan modal agar lebih mencerminkan risiko aktual yang dihadapi perusahaan.

Selain itu, Wahyu menuturkan penerbitan POJK 18 Tahun 2026 juga merupakan langkah penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Dia bilang penerapan standar akuntansi tersebut membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian pengukuran kecukupan modal secara prudensial.

Melalui pengaturan itu, Wahyu menyampaikan OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.

Wahyu menjelaskan POJK 18 Tahun 2026 mengatur beberapa substansi utama, meliputi Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM). Dia menyebut KRSM perusahaan ditetapkan sebesar 120%, serta wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).

Selain itu, terdapat juga pengaturan modal yang tersedia (available capital). Wahyu menerangkan modal yang tersedia dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.

Wahyu mengatakan tertuang juga soal pengaturan pinjaman subordinasi. Dia bilang pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ada juga soal penyempurnaan perhitungan MMBR, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.

Dalam POJK 18 Tahun 2026 juga tertuang penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Wahyu mengatakan perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun dan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.

Baca Juga: BRI Siapkan Strategi Dongkrak ROE, Kupedes Jadi Andalan Pemulihan

Terdapat juga kewajiban pelaporan rasio solvabilitas. Wahyu menyebut perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan. 

Ditambah, adanya penguatan kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif. Dalam hal itu, POJK mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.

Wahyu menyampaikan perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027. Dalam rangka memberikan waktu penyesuaian bagi industri, OJK menetapkan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas triwulanan selama tahun 2027 menjadi paling lambat 45 hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

"Selain itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM sebagai akibat penerapan ketentuan baru tersebut, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028," tuturnya.

Wahyu berharap penerbitan POJK 18 Tahun 2026 dapat mendorong penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, meningkatkan ketahanan industri perasuransian dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, serta memperkuat pelindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung. Dia bilang penyempurnaan kerangka solvabilitas itu juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk mendukung terwujudnya industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News