KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 13,21% secara
Year on Year (YoY). Namun, performa kredit di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengendur. Misalnya saja, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) mencatat penurunan pembiayaan sebesar 0,22% YoY per Agustus 2026, kemudian ada Bank BPD DIY yang mencatat penurunan sebesar 5,53% YoY per Agustus 2026. Terkait hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan penyaluran kredit perbankan, termasuk BPD, merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi aktivitas industri penjaminan. Hal itu mengingat adanya keterkaitan antara penyaluran kredit dan kebutuhan penjaminan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut perlambatan pertumbuhan kredit pada BPD berpotensi memengaruhi kinerja industri penjaminan, terutama terkait dengan volume penjaminan baru.
Baca Juga: CNAF Terbitkan Sukuk dan Obligasi Rp 1,1 Triliun, Ada Rencana Lanjutan di 2027 "Khususnya bagi perusahaan penjaminan yang memiliki kerja sama penjaminan kredit dengan BPD," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026). Meski demikian, Ogi menerangkan dampaknya terhadap masing-masing perusahaan dapat berbeda. Dia bilang hal itu bergantung pada komposisi portofolio, tingkat ketergantungan terhadap mitra perbankan termasuk BPD, dan strategi pengembangan usaha. Untuk meminimalkan dampak, Ogi mendorong perusahaan penjaminan untuk memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga pembiayaan, serta melakukan diversifikasi portofolio dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kapasitas penjaminan. Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai kontraksi pada sejumlah BPD berpotensi memengaruhi kinerja industri penjaminan, terutama pada pertumbuhan volume penjaminan dan perolehan Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan hal itu mengingat BPD merupakan mitra strategis perusahaan penjaminan dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif di daerah. Namun, Agus menegaskan dampaknya terhadap industri penjaminan tidak akan merata di setiap perusahaan. "Hal itu tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing daerah, komposisi portofolio kredit, dan strategi penyaluran pembiayaan setiap BPD yang berpengaruh terhadap bisnis penjaminan," ucapnya kepada Kontan. Di tengah kondisi tersebut, Asippindo menilai industri perlu memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank. Selain itu, Agus bilang penetrasi penjaminan pada sektor produktif dan UMKM juga perlu ditingkatkan, disertai pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ditambah, perlunya kerja sama penjaminan kredit melalui BPD masih memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat. Meski pertumbuhan kredit pada sebagian BPD melambat, Agus mengatakan kebutuhan fasilitas penjaminan masih terbuka, terutama untuk kredit produktif, pembiayaan UMKM, dan program pengembangan ekonomi daerah.
Terkait kinerja industri, data OJK mencatat, nilai imbal jasa penjaminan (IJP) industri penjaminan mencapai Rp 7,02 triliun per September 2026, atau tumbuh sebesar 20,7% YoY. Adapun klaim penjaminan tumbuh sebesar 19,74% secara YoY, dengan nilai Rp 6,27 triliun per September 2026.
Baca Juga: BRI Siapkan Strategi Dongkrak ROE, Kupedes Jadi Andalan Pemulihan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News