KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Perubahan tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending. 

Dalam rancangan SEOJK tersebut, tertuang aturan penyelenggara fintech lending perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) atau lender dalam pengambilan keputusan tertentu. Adapun RUPD dilaksanakan dalam rangka sejumlah pengambilan keputusan, di antaranya restrukturisasi pendanaan hingga pengelolaan kualitas pendanaan bermasalah.

Mengenai hal itu, fintech P2P lending PT Modal Rakyat Indonesia atau Modal Rakyat menyambut baik adanya aturan terkait dengan transparansi dan penanganan portofolio pendanaan yang dimiliki oleh para lender. Meskipun demikian, CEO Modal Rakyat Christian Hanggra mengatakan belum bisa memperkirakan dampak yang akan timbul terhadap perusahaan dari adanya aturan tersebut karena masih dalam rancangan.

Lebih Hemat! Cukup Bayar Rp 95.000 untuk Akses Konten Premium

Baca Juga: Pinjaman di Atas Rp 2 Miliar di Fintech Lending akan Wajib Pakai Agunan

"Belum dapat dipastikan dampaknya dan juga seperti apa implementasi di lapangan secara detil karena masih sebatas rancangan peraturan. Selain itu, hal tersebut juga masih perlu dibahas di internal penyelenggara fintech lending melalui asosiasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ucapnya kepada Kontan, Selasa (8/4).

Untuk Modal Rakyat sendiri, Christian menerangkan saat ini belum ada mekanisme Rapat Umum Pemberi Dana. Sebab, mayoritas pemberi dana perusahaan adalah institusi berupa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun perusahaan biasa. 

"Selain itu, kecenderungan pendanaan di Modal Rakyat setiap pinjamannya didanai oleh 1 institusi lender dan bukan sindikasi pendanaan," tuturnya.

Meskipun demikian, Christian mengatakan pihaknya selalu proaktif menyampaikan informasi kepada lender melalui meeting bulanan maupun meeting per case by case untuk setiap borrower. 

Dia bilang umumnya meeting atau pertemuan tersebut dilakukan perihal pembahasan terkait borrower yang perlu dibantu difasilitasi kebutuhan restrukturisasi maupun perpajangan tenor sehubungan dengan penyelamatan pembayaran kredit. Dengan demikian, koordinasi dan komunikasi bisa terjalin baik di sisi penyelenggara fintech lending dengan lender.

Baca Juga: OJK Akan Atur Soal Rapat Umum Lender Fintech Lending, Begini Komentar Amartha

Sebagai informasi, dalam rancangan SEOJK itu, tercantum penjelasan bahwa penyelenggara fintech lending perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana. Pedoman penyelenggaraan RUPD paling sedikit memuat tata cara pelaksanaan, mekanisme, dan panduan Rapat Umum Pemberi Dana yang  dilakukan oleh penyelenggara fintech lending.

Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan kemampuan penyelenggara fintech lending. Penyelenggara fintech lending juga wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana berdasarkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang telah ditetapkan.

Adapun penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana dalam rangka pengambilan keputusan juga akan meliputi pembahasan perubahan perjanjian pendanaan, hapus buku dan hapus tagih pendanaan, konversi pendanaan macet menjadi penyertaan saham pada penyelenggara, recovery pendanaan dan pemanfaatannya, serta penetapan koordinator lender sebagai focal point termasuk dalam hal koordinator lender diwakilkan kepada kuasa hukum.

Dijelaskan juga dalam rancangan SEOJK, Rapat Umum Pemberi Dana adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif penyelenggara, lender, dan/atau borrower dalam rangka keterbukaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan tertentu.

Baca Juga: OJK Rancang Aturan Fintech Lending Perlu Adakan Rapat Umum Lender, Ini Kata AFPI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News