KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan 2 Peraturan OJK (POJK) baru di bidang industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 2 POJK tersebut adalah POJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin, dan POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

"Kedua POJK tersebut disusun dalam rangka memperkuat kegiatan usaha penjaminan," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (9/5).

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

Baca Juga: OJK Catat Aset Perusahaan Penjaminan Rp 47,12 Triliun per Maret 2025

Lebih lanjut, Ogi bilang 2 POJK itu mengatur peningkatan ekuitas secara bertahap, penguatan tata kelola penyelenggaraan penjaminan kredit, penetapan imbal jasa penjaminan yang prudent, serta penguatan pengaturan terkait wilayah operasi lembaga penjamin.

Sementara itu, OJK juga membeberkan kinerja terbaru industri penjaminan. Adapun nilai aset perusahaan penjaminan mencapai Rp 47,12 triliun per Maret 2025.

"Nilai itu terkontraksi 0,52%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 47,37 triliun," ucapnya.

Adapun tren yang sama terjadi pada bulan sebelumnya. OJK mencatat aset perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi sebesar 0,30% secara Year on Year (YoY), dengan nilai mencapai Rp 46,59 triliun.

Baca Juga: OJK Susun Rancangan POJK tentang Kantor PVML yang Berkedudukan di Luar Negeri

Lebih lanjut, Ogi menerangkan nilai imbal jasa penjaminan perusahaan penjaminan per Maret 2025 sebesar Rp 2,09 triliun. Nilai itu terkontraksi 2,34%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,14 triliun. 

OJK juga sempat menyampaikan aset penjaminan diperkirakan tumbuh 6%-8% pada tahun ini. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News