OJK Resmikan Kantor di Papua, Perkuat Pengawasan Keuangan di Indonesia Timur

KONTAN.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (KOD) di Manokwari sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan dan akses layanan keuangan di wilayah Indonesia Timur. Peresmian berlangsung bersamaan dengan pelantikan pejabat baru, termasuk pengukuhan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, kehadiran kantor baru ini bukan sekadar ekspansi administratif, tetapi menjadikan OJK motor penggerak kebijakan keuangan yang mampu menegakkan inklusi, literasi, dan perlindungan konsumen secara lebih dekat ke masyarakat. Sejak mulai beroperasi pada 3 November 2025, KOD Manokwari bertanggung jawab atas layanan di dua provinsi. OJK menilai operasional kantor ini akan memperkuat efektivitas pengawasan pada lembaga jasa keuangan lokal, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha (market conduct), sekaligus menjadi basis koordinasi strategis dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Mahendra menegaskan kantor OJK Manokwari diharapkan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lokal, sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan. “OJK di daerah bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi menjadi ujung tombak kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat," kata Mahendra.

Gubernur Papua Barat Daya Dominggus Mandacan menyambut positif kehadiran OJK, mengapresiasi dukungan terhadap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan keuangan inklusif.

“OJK yang menunjukkan komitmen nyata untuk mendorong perkembangan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Papua Barat," kata Dominggus.

Dari sisi struktur organisasi, selain pelantikan Budi Rahman, OJK juga melantik Henry Rialdi sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Soelistio Darmawan sebagai Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan, dan Esti Sasanti sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah.

Melalui perluasan jangkauan OJK di Papua Barat dan Papua Barat Daya, lembaga ini memperkuat komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Sebagai informasi, hingga November 2025, jumlah lembaga jasa keuangan di bidang Perbankan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tercatat sebanyak 178 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional dan 6 Bank Perekonomian Rakyat.

Sementara itu, tercatat 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang terdiri dari 18 jaringan kantor sektor Pasar Modal, 56 jaringan kantor sektor Perasuransian, Perusahaan Pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani.