JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis surat edaran (SE) terbaru tentang pedoman penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank (LJKNB). 

Dengan SE tersebut, OJK ingin memastikan risiko dan potensi risiko sektor keuangan non bank terkendali secara benar.

SE Nomor 10/SEOJK.05/2016 secara detail menjelaskan tata cara penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko bagi LJKNB. Adapun isinya antara lain: manajemen risiko secara umum yang mencakup lima poin.

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

Rinciannya, satu, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Dua, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. 

Ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendali risiko. Terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen berlaku untuk: perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan perusahaan reasuransi. Aturan ini berlaku untuk konvensional dan syariah.

Sementara itu, bentuk dan susunan laporan hasil manajemen risiko berisikan: informasi umum LJKNB, informasi keuangan per tanggal penilaian, ikhtisar penilaian risiko dan penerapan manajemen risiko. 

Terakhir, deskripsi penilaian sendiri. Firdaus Djaelani, Ketua Eksekutif Pengawas IKNB menyatakan, pedoman ini dapat membantu perusahaan mengukur risiko bisnisnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News