OJK Sebut Asuransi Tanggung Gugat Pencemaran Lingkungan Belum Masif Dijual Asuransi



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. Dalam roadmap tersebut, dijelaskan produk asuransi tanggung gugat polusi, limbah atau pencemaran lingkungan dapat dikembangkan industri asuransi dalam mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan.

Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan produk asuransi tanggung gugat pencemaran lingkungan atau environmental impairment liability saat ini belum secara masif dijual oleh seluruh perusahaan asuransi umum domestik.

"Namun, ketersediaannya sudah ada dan mulai dipasarkan pemain khusus," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).


Ogi menyampaikan pasar untuk produk asuransi tanggung gugat pencemaran lingkungan tergolong niche atau terfragmentasi. Selain itu, didominasi perusahaan asuransi umum berskala besar atau grup multinasional yang memiliki kapasitas modal, serta kemampuan aktuarial risiko khusus. 

"Ke depannya, produk tersebut tentunya dapat menjadi peluang bagi industri asuransi," ucap Ogi.

Baca Juga: OJK Sebut Industri Penjaminan Punya Peran Strategis dalam Pembiayaan Proyek Hijau

Jika menilik dalam roadmap, dijelaskan produk asuransi tanggung gugat pencemaran lingkungan memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja atas properti milik pihak ketiga. Adapun semua biaya litigasi yang diperoleh kembali oleh penggugat dari cakupan tanggung gugat lingkungan untuk polusi tertanggung yang disebabkan selama proses bisnis atau transportasi yang dilakukan oleh tertanggung. 

Asuransi itu juga biasanya dapat memberikan jaminan atas biaya pembersihan tanah yang tercemar, pengangkatan limbah berbahaya, remediasi tanah atau air permukaan, dan pembersihan limbah industri yang bocor.

Terkait kinerja industri asuransi umum dan reasuransi, OJK mencatat, premi asuransi umum dan reasuransi terkontraksi sebesar 2,04% Year on Year (YoY) dengan nilai sebesar Rp 111,18 triliun per September 2026. 

Baca Juga: OJK Tetapkan Empat Prioritas Pengawasan Asuransi ASEAN pada 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News