KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Pergadaian. Dalam POJK itu, tertuang aturan baru mengenai penyederhanaan persyaratan izin usaha. OJK menetapkan pihak perorangan, perusahaan, maupun badan usaha yang telah menjalankan usaha pergadaian di tingkat kabupaten/kota, tetapi belum mendapatkan izin OJK perlu memiliki modal awal sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan izin. Penyederhanaan persyaratan izin usaha itu berlaku sejak POJK diundangkan 1 Desember 2025 sampai 12 Januari 2026. PT Gadai ValueMax Indonesia menilai penyederhanaan persyaratan izin usaha tersebut berdampak baik untuk industri karena dapat memberikan kepastian masyarakat dalam bertransaksi dengan perusahaan pergadaian. Sebab, perusahaan gadai yang tadinya belum mendapatkan izin bisa menjadi legal.
OJK Sederhanakan Persyaratan Izin Usaha Bisnis Gadai, Ini Respons Gadai ValueMax
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Pergadaian. Dalam POJK itu, tertuang aturan baru mengenai penyederhanaan persyaratan izin usaha. OJK menetapkan pihak perorangan, perusahaan, maupun badan usaha yang telah menjalankan usaha pergadaian di tingkat kabupaten/kota, tetapi belum mendapatkan izin OJK perlu memiliki modal awal sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan izin. Penyederhanaan persyaratan izin usaha itu berlaku sejak POJK diundangkan 1 Desember 2025 sampai 12 Januari 2026. PT Gadai ValueMax Indonesia menilai penyederhanaan persyaratan izin usaha tersebut berdampak baik untuk industri karena dapat memberikan kepastian masyarakat dalam bertransaksi dengan perusahaan pergadaian. Sebab, perusahaan gadai yang tadinya belum mendapatkan izin bisa menjadi legal.