KONTAN.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Financial Expo (FinExpo) 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 23 hingga 26 Oktober 2025. Kegiatan yang menjadi puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, perbankan, lembaga jasa keuangan, asosiasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui acara ini, OJK berupaya mengedukasi tentang pentingnya literasi keuangan bagi perputaran ekonomi nasional.

Selama acara berlangsung, OJK mencatat BIK 2025 telah melangsungkan 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan secara nasional dengan jumlah peserta mencapai 10.874.634 atau naik 67,87% dari BIK tahun lalu. OJK juga berhasil membuka 3,55 juta rekening pembangkan baru, 1,47 juta rekening pinjaman perusahaan pembiayaan baru, 720 ribu akun fintech baru, 951 ribu polis asuransi baru, 643 ribu rekening pasar modal baru, dan 5,01 juta rekening pergadaian baru.

Kegiatan BIK 2025 berhasil menjangkau 180 Desa Tertinggal yang tersebar di 73 Kabupaten/Kota di wilayah 3T. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. 

Dukung Korporasi Terapkan ESG, Bank DBS Siap Berikan Pembiayaan dan Pendampingan

Lebih lanjut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, BIK menjadi sarana OJK untuk memaparkan pentingnya literasi keuangan untuk peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, OJK punya peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang berguna untuk perputaran ekonomi.

Mahendra meluruskan, inklusi keuangan bukan sekadar akses terhadap tabungan atau rekening bank. Tetapi juga kemampuan masyarakat memanfaatkan berbagai produk keuangan seperti pembiayaan, investasi di pasar modal atau obligasi, perlindungan asuransi, serta produk keuangan lainnya. Masyarakat yang menggunakan layanan keuangan secara produktif, nantinya akan membantu pertumbuhan ekonomi yang berlipat ganda.

“Inilah yang akan melipatgandakan perekonomian berkali-kali lebih besar daripada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jadi OJK berharap, dengan literasi dan inklusi yang besar menjadi modal dasar, Indonesia sekarang bergerak kepada kemanfaatan atau utilisasinya yang lebih tinggi lagi," kata Mahendra pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, literasi dan inklusi keuangan harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Peningkatan inklusi keuangan bukan hanya soal angka statistik, tetapi tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan prinsip “No One Left Behind”.

Oleh karenanya, OJK ke depannya akan memperluas program edukasi keuangan yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, termasuk untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penyandang disabilitas. Untuk mencapai target tersebut, Friderica menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

“Dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan, tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal,” tegas Friderica.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, namun literasi keuangannya masih perlu diperkuat agar pemanfaatan layanan keuangan dapat lebih optimal. Khofifah mendukung penuh langkah OJK dalam memperkuat inklusi keuangan dengan prinsip “No One Left Behind” agar seluruh masyarakat bisa tumbuh dan maju bersama.

Agar bermanfaat luas, Khofifah mengajak kepada stakeholder terkait saling berkolaborasi dalam BIK 2025 di Surabaya. Menurutnya, acara itu menjadi momentum penting untuk memperkokoh komitmen kolaboratif dan membuka potensi ekonomi daerah. “Inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, tetapi tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan melalui diseminasi dan edukasi yang lebih komprehensif. Tujuannya agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News