KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah. OJK telah menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).

Dalam siaran pers OJK, Jumat (13/11/2026), disebutkan kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021.

Baca Juga: Desk Investasi Makassar Diresmikan, Jadi Hub Wilayah Timur Indonesia

Dalam perkara ini, terdapat 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah dengan potensi kerugian sekitar Rp 1,72 miliar.

Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU. OJK kemudian menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.

Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara Menumpuk pada Akhir Tahun, FITRA Soroti Lemahnya Perencanaan

OJK menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.

Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News