KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan langkah-langkah deregulasi (penyesuaian) pengaturan di bidang pergadaian, mencakup kemudahan perizinan bagi usaha pergadaian dengan lingkup usaha kabupaten/kotamadya.

Perusahaan pergadaian swasta PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) menilai adanya deregulasi mengenai perizinan tersebut dapat membuat persaingan di industri makin ketat ke depannya. Sebab, akan membuka peluang besar bagi gadai ilegal untuk mengubah usahanya menjadi legal karena izin yang dipermudah.

"Relaksasi aturan bisa bikin persaingan di industri gadai makin ketat karena jumlah pelaku usaha resmi akan bertambah, terutama dari perusahaan yang sebelumnya ilegal," ucap Direktur PT Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring kepada Kontan, Jumat (15/8).

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Baca Juga: OJK Siapkan Deregulasi Aturan di Bidang Pergadaian Terkait Izin Usaha

Namun, sisi positifnya, Budiarto menganggap makin banyaknya perusahaan baru bermunculan akan membuat industri menjadi lebih sehat, karena semua perusahaan gadai harus patuh aturan. 

Seiring adanya potensi pergadaian baru bermunculan, dia mengatakan tantangannya bagi Budi Gadai adalah berupaya tetap kompetitif dalam meningkatkan layanan dengan proses yang cepat dan mudah agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

Lebih lanjut, Budiarto berpendapat perusahaan gadai legal yang sudah ada juga membutuhkan relaksasi pengaturan agar bisa naik kelas dan mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, dia berharap ada penyederhanaan proses perizinan agar pengembangan bisnis dapat berjalan lebih cepat dan efisien. 

"Dengan regulasi yang lebih sederhana, perusahaan gadai legal bisa lebih leluasa memperluas layanan kepada masyarakat dan bersaing secara sehat," tuturnya.

Budiarto mengatakan saat ini pangsa pasar pergadaian masih terbilang besar. Dia menyebut banyak masyarakat masih memilih layanan gadai karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak rumit. Layanan gadai juga yang makin umum digunakan, bukan hanya untuk kebutuhan mendesak, melainkan bisa digunakan untuk modal usaha.

Berdasarkan kinerja, Budiarto mengungkapkan Budi Gadai Indonesia telah membukukan transaksi gadai mencapai Rp 152 miliar per Juli 2025. Nilai itu meningkat 30%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 117 miliar.

Dia mengatakan peningkatan itu didorong oleh ekspansi cabang, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perusahaan.

Baca Juga: Begini Strategi Indonesia Gadai Oke Antisipasi Persaingan Pergadaian Swasta

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan deregulasi tersebut diharapkan dapat membuat gadai ilegal berkurang atau tidak ada ke depannya.

Sebab, sudah lebih mudah untuk mendapatkan perizinan dari OJK melalui penyesuaian pengaturan yang akan terbit nantinya.

"Kami (OJK) akan memberikan room (ruang) lebih fleksibel untuk perizinannya. Dengan demikian, kami berharap gadai yang ilegal-ilegal akan berkurang atau tidak ada, sehingga menjadi mudah mendapat izin dari OJK. Jadi, ada pengaturan itu," ungkapnya saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (12/8).

Agusman juga berharap dengan adanya deregulasi tersebut bisa membantu menumbuhkan perekonomian nasional ke depannya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News