KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) baru di bidang industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 2 POJK baru itu, yakni POJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin dan POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. 

"Kedua POJK itu telah diundangkan pada 6 Mei 2025 dan berlaku efektif 6 bulan setelahnya atau 6 November 2025," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (2/6).

BTN dan Kabupaten Minahasa Utara Luncurkan DigiKab Powered by Balé

Baca Juga: OJK Targetkan Portofolio Penjaminan ke Sektor UMKM Mencapai 90% pada 2028

Lebih lanjut, Ogi menyebut ada sejumlah ketentuan yang tertuang dalam POJK 10/2025, di antaranya terkait peningkatan modal disetor bagi usaha baru perusahaan penjamin, perluasan wilayah operasional bagi Jamkrida pada daerah yang belum memiliki Jamkrida. 

"Jadi, Jamkrida boleh memiliki aktivitas di luar provinsi yang bersangkutan, seperti di provinsi tetangganya itu bisa diizinkan dengan persetujuan dari OJK," tuturnya.

Untuk POJK 11/2025, Ogi menerangkan POJK itu mengatur tentang peningkatan ekuitas bagi perusahaan existing. Selain itu, ada juga aturan re-sharing dengan kreditur minimum 25% dari nilai outstanding penjaminan, tetapi re-sharing khusus untuk trade minimum sebesar 10%. Selanjutnya, ada biaya akuisisi maksimum 10% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP). 

Baca Juga: LPS Pangkas Tingkat Bunga Penjaminan, Saham dari Sektor-Sektor Ini Bakal Diuntungkan

"Ketentuan lainnya adalah penghapusan batas maksimum gearing ratio bagi kegiatan produktif dari sebelumnya itu 20 kali, kini batas maksimum gearing ratio untuk penjaminan seluruhnya adalah 40 kali dari ekuitas," ungkapnya.

Dalam rangka pemurnian kegiatan usaha penjaminan, Ogi menyebut OJK telah mewajibkan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha penjaminan berdasarkan penugasan pemerintah untuk membentuk unit usaha penjaminan sampai 2025. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News