JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan tiga aturan turunan Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sitem Keuangan (UU PPKSK). Tiga aturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan kebijakan penanganan krisis sistem keuangan. Tiga aturan tersebut, yaitu pertama POJK No. 14/POJK.03/2017mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Kedua, POJK No 16/POJK.03/2017 mengenai bank perantara. Lalu, ketiga adalah POJK No 15/POJK.03/2017. Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan, ketiga aturan itu dirilis pada 4 April 2017. Menurutnya, UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan.
OJK terbitkan tiga aturan turunan PPKSK
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan tiga aturan turunan Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sitem Keuangan (UU PPKSK). Tiga aturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan kebijakan penanganan krisis sistem keuangan. Tiga aturan tersebut, yaitu pertama POJK No. 14/POJK.03/2017mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Kedua, POJK No 16/POJK.03/2017 mengenai bank perantara. Lalu, ketiga adalah POJK No 15/POJK.03/2017. Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan, ketiga aturan itu dirilis pada 4 April 2017. Menurutnya, UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem keuangan.
