KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan jumlah itu berdasarkan data layanan konsumen yang diterima oleh OJK.

Secara rinci, Friderica menerangkan pengaduan terkait perilaku petugas penagihan terbanyak datang dari sektor fintech peer to peer (P2P) lending sebanyak 7.993 pengaduan.

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

"Diikuti sektor perusahaan pembiayaan sebanyak 2.768, perbankan sebanyak 2.723, dan sektor lainnya sebanyak 56 pengaduan," ungkapnya dalam lembar jawaban resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, Kamis (20/2).

Baca Juga: OJK Beberkan Tantangan Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Bullion

Dari total pengaduan tersebut Friderica menyebut terdapat 1.676 pengaduan berindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan. Dia bilang terbanyak dari fintech lending dengan jumlah 1.107, perusahaan pembiayaan sebanyak 180, dan perbankan sebanyak 389.

Sementara itu, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga telah menghentikan 4.036 entitas keuangan ilegal sejak 1 Januari 2024 sampai 24 Januari 2025. Secara rinci, entitas ilegal yang dihentikan/diblokir 3.240 sepanjang 2024, lalu 796 selama Januari 2025.

"OJK menemukan dan menghentikan 3.517 entitas pinjaman online ilegal dan 519 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat sejak 1 Januari 2024 sampai 24 Januari 2025," ujar Friderica.

Baca Juga: OJK Resmi Cabut Izin Usaha Jiwasraya

Sementara itu, Friderica menyampaikan sejak 1 Januari 2024 sampai 24 Januari 2024, OJK telah menerima pengaduan terkait entitas ilegal sebanyak 16.610.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 15.477 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 1.133," kata Friderica. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News