KONTAN.CO.ID - BALI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) versi pertama. Nantinya, THI akan menjadi Taksonomi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, Taksonomi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia akan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain itu, dokumen ini juga seiring dengan pendekatan ASEAN yang mendorong aspek pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh, baik aspek yang berkaitan dengan perubahan iklim atau lingkungan hidup, maupun untuk pembangunan ekonomi dan tujuan sosial.

Baca Juga: ASEAN Taxonomy Version 2 Kembali Dibahas di ACMF 2023

Pendekatan secara keseluruhan dalam pembangunan berkelanjutan itu lebih cocok untuk diterapkan oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia dan anggota ASEAN lain.

“Akan tepat jika taksonominya disusun dengan keseimbangan,” ujarnya Press Conference ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 2023 di Badung, Bali, Selasa (17/10).

Langkah tersebut juga sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Indonesia baik yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen internasional perubahan iklim Nationally Determined Contribution (NDC) maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Mahendra, OJK tengah melakukan pendalaman, diskusi, interaksi, dan dialog dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk melakukan revisi ini.

Sebab, seluruh aspek yang ada dalam THI harus bisa merepresentasikan cara pandang dari berbagai pihak. Sayangnya, Mahendra tidak menyebutkan siapa saja pihak yang sudah diajak berdialog terkait revisi ini.

“Bisa dikatakan (pihak yang terlibat) meliputi pemangku kepentingan di bidang keuangan maupun di sektor riil, karena yang dipengaruhi dan dampaknya bukan hanya mereka yang ada di sektor jasa keuangan tapi di sektor riil,” katanya.

Baca Juga: Asean Capital Market Forum 2023 Digelar, Bahas Transisi Pasar Modal Berkelanjutan

Ada beberapa prioritas untuk revisi THI ini, seperti transisi energi, industri, pertanian, dan forestry and land use (FOLU). Untuk sektor lain, transisi akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan progres di bidang-bidang itu oleh lembaga kementerian terkait dan kawasan internasional.

Mahendra memaparkan, fokus internasional dan kawasan saat ini masih ada di transisi ekonomi. Padahal, persoalan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, bukan hanya terkait transisi energi.

“Tapi, karena ini prioritas terpenting, diutamakan penyelesaiannya pada aspek itu dulu,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto