KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa dibukanya data kepemilikan saham hingga 1% bisa mencegah praktik “menggoreng” saham. Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, pembukaan data itu menghadirkan transparansi dan keterbukaan atas kepemilikan saham yang terkait dengan siapa di balik pemilik saham itu atau
ultimate beneficial owners (UBO). Dengan adanya pengungkapan itu, diharapkan semakin akan memperjelas data untuk keputusan investasi bagi siapa pun, termasuk indeks provider global.
Misalnya, apakah mereka akan mempertimbangkan si pemilik saham itu dalam kalkulasi perhitungan bobot maupun anggota konstituen indeksnya.
Baca Juga: OJK: Transparansi Kepemilikan hingga 1% Cegah Praktik “Goreng” Saham “Atau mereka mungkin saja memutuskan tidak mempertimbangkannya, karena adanya aspek-aspek yang tidak memenuhi kriteria definisi
free float di sisi si Indeks Provider yang dimaksud (MSCI),” ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026). Hasan menegaskan, transparansi itu juga membuat semua orang tahu siapa UBO. Kalau dikaitkan dengan mekanisme transaksinya, sedikit banyak akan meningkatkan pencegahan terhadap upaya manipulasi harga di pasar. Sebab, pihak
self regulatory organization (SRO) juga akan menjadi lebih granular dalam melakukan pengawasan setiap transaksi yang dilakukan. “Kami jadi tahu di balik setiap order dan transaksi beli maupun jual siapakah pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi dimaksud,” tuturnya. Pembukaan data itu diakui merupakan salah satu tindakan pencegahan. Pada saatnya, peran pengawasan, terutama di Bursa dan di OJK, juga harus hadir. “Jadi tentu pada saat terjadi transaksi, kalau ada upaya manipulasi harga, tentu akan kami lakukan pengawasan terukur untuk setiap transaksi yang dilakukan,” ungkapnya.
Baca Juga: IHSG Anjlok 4,88% pada Senin (2/2), Ini Pesan OJK untuk Investor Hasan menegaskan, sebenarnya hal yang diinginkan MSCI adalah tidak adanya batas pembukaan data kepemilikan saham. Namun, dengan kapasitas yang ada, SRO Tanah Air sepakat bahwa proposal yang disanggupi disampaikan ke MSCI adalah untuk membuka data kepemilikan saham sampai 1%. Sehingga, SRO Tanah Air akan berusaha dalam
action plan yang sudah dipaparkan sejak pekan lalu. Proses pembukaan data itu akan mulai dilakukan besok (3/2). “Besok kami akan mengumpulkan seluruh partisipan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan terkait dengan melengkapi data granular itu,” tuturnya. Setidaknya, ada sekitar 125 partisipan yang akan mengikuti sosialisasi pada esok hari. Proses pengisian data juga akan dimulai besok secara berkala. Meskipun begitu, Hasan tidak menyampaikan lebih lanjut apa alasan SRO Tanah Air menyediakan data hanya sampai 1%. Ke depan, hal ini pun akan menjadi bagian prosedur baku yang diberlakukan dan akan dilakukan publikasi setiap bulannya melalui website BEI. MSCI diakui akan menunggu dengan pasti realisasi dari strategi itu lantaran terkait dengan perhitungan indeks. Sebab, analisis untuk kocok ulang indeks MSCI itu akan dilakukan pada Mei depan dan berlaku pada Juni.
Baca Juga: Tembus Rp 54,94 Triliun di 2025, OJK Dorong Pasar Obligasi Berkelanjutan di ASEAN+3 “Tapi beberapa target kami itu ada yang kita targetkan di Februari dan ada yang targetkan di Maret. Setiap minggu akan ada progres yang akan kami publikasikan, termasuk kami sampaikan ke MSCI,” tuturnya. Sebagai informasi, dalam konferensi pers, Hasan menyebutkan bahwa BEI dan KSEI mengajukan sejumlah proposal solusi terkait dengan transparansi pasar modal. Pertama, membuka data atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5%. Ke depan, pembukaan data dapat dilakukan untuk kepemilikan saham di atas bahkan 1%. Kedua, menghadirkan rincian klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di KSEI. Saat ini, terbatas hanya di 9 tipe investor utama.
Baca Juga: Pimpinan BEI dan OJK Mundur Menyeret IHSG, Ini Kata Analis “Nantinya, akan dirinci menjadi 27 sub-tipe investor yang akan lebih memunculkan klarifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan UBO dari kepemilikan saham tersebut,” katanya.
Ketiga, kami juga sudah menyampaikan proposal terkait rencana kenaikan free float dari pengaturan saat ini di minimum 7,5% menjadi 15%. “Pelaksananya akan dilakukan secara bertahap dan dilakukan bersama seluruh pelaku dalam hari ini,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
