KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI resmi menunda penerapan kebijakan co-payment pada produk asuransi kesehatan yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku per 1 Januari 2026. Penundaan ini dilakukan untuk memperkuat substansi aturan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penyerapan aspirasi publik.

Kebijakan co-payment merupakan ketentuan yang mengharuskan pemegang polis menanggung sebagian biaya layanan kesehatan agar penggunaan asuransi lebih terkendali. Namun, dalam perjalanannya, kebijakan ini memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk DPR.

Baca Juga: Dimulai Tahun Depan, Konsolidasi Reasuransi BUMN Ditargetkan Rampung pada 2028

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

Menanggapi keputusan tersebut, Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia, Hasinah Jusuf, mengatakan bahwa Allianz Life memandang penundaan ini sebagai bentuk koordinasi positif antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membahas berbagai aspirasi dan masukan.

“Allianz Indonesia akan menunggu arahan lebih lanjut dari OJK terkait penerapan co-payment, serta memantau perkembangan penerapan peraturan yang akan diterbitkan, sambil tetap mempersiapkan pelaksanaan ketentuan lain dalam SEOJK,” ujar Hasinah kepada Kontan, Rabu (2/7).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Allianz Life akan terus memperkuat diskusi dengan regulator dan asosiasi guna menyusun rencana dan skema yang dibutuhkan ke depan. Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan layanan kesehatan yang lebih terkendali dan berkelanjutan.

“Langkah ini diharapkan dapat membantu pengendalian kenaikan biaya medis, menjaga keberlanjutan bisnis asuransi kesehatan, sekaligus memastikan perlindungan optimal bagi seluruh nasabah, terutama di tengah tantangan inflasi medis,” pungkasnya.

Baca Juga: Jasindo Lanjutkan Program Beasiswa Inspiratif, Tambah Analisis Biometrik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News