JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanti usulan lembaga keuangan pada rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan lembaga keuangan. Muliaman D. Hadad, Dewan Komisioner OJK, mengatakan, pihaknya perlu meninjau kembali pungutan ini sehinga perlu ada usulan dari lembaga keuangan. “Kami banyak menerima masukan sehingga perlu diskusi lagi dengan Menteri Keuangan,” kata Muliaman, acara penutupan perdagangan pasar modal tahun 2014, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/12). Namun ia belum dapat menyampaikan rasio pungutan OJK yang akan ditetapkan ke depan, karena masih dalam pembahasan dan menunggu usulan dari lembaga keuangan. Menurutnya, OJK tidak mampu melaksanakan kegiatan operasional hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Makanya, ke depan kegiatan operasional akan jalan dari pungutan itu,” tambahnya,
OJK tunggu usulan revisi pungutan lembaga keuangan
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanti usulan lembaga keuangan pada rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan lembaga keuangan. Muliaman D. Hadad, Dewan Komisioner OJK, mengatakan, pihaknya perlu meninjau kembali pungutan ini sehinga perlu ada usulan dari lembaga keuangan. “Kami banyak menerima masukan sehingga perlu diskusi lagi dengan Menteri Keuangan,” kata Muliaman, acara penutupan perdagangan pasar modal tahun 2014, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/12). Namun ia belum dapat menyampaikan rasio pungutan OJK yang akan ditetapkan ke depan, karena masih dalam pembahasan dan menunggu usulan dari lembaga keuangan. Menurutnya, OJK tidak mampu melaksanakan kegiatan operasional hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Makanya, ke depan kegiatan operasional akan jalan dari pungutan itu,” tambahnya,
