JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengusulkan untuk menempatkan penjaminan polis asuransi di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tidak perlu membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) baru. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengatakan, saat ini, OJK bersama dengan Kementerian Keuangan tengah menyusun kerangka penjaminan polis asuransi. Isinya antara lain: menjadikan LPS sebagai lembaga penjamin polis asuransi. Serta, petunjuk teknis kerangka pembayaran premi polis asuransi. "Bentuknya nanti Undang-Undang (UU). Saat ini, kami sedang susun kerangkanya seperti apa," ujar Firdaus, Jumat (8/4). Aturan ini, diharapkan bisa rampung tahun ini.
OJK usul LPS jamin polis asuransi
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengusulkan untuk menempatkan penjaminan polis asuransi di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tidak perlu membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) baru. Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mengatakan, saat ini, OJK bersama dengan Kementerian Keuangan tengah menyusun kerangka penjaminan polis asuransi. Isinya antara lain: menjadikan LPS sebagai lembaga penjamin polis asuransi. Serta, petunjuk teknis kerangka pembayaran premi polis asuransi. "Bentuknya nanti Undang-Undang (UU). Saat ini, kami sedang susun kerangkanya seperti apa," ujar Firdaus, Jumat (8/4). Aturan ini, diharapkan bisa rampung tahun ini.
