JAKARTA. Anggota DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Okky Asokawati mengkritik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin (3/11). Ia mengungkapkan, ada sejumlah poin yang menjadi dasar kritiknya. Okky menyebut, alasan itu, di antaranya, soal penggunaan KIS yang tak mengenal tempat alias bisa digunakan di mana saja. Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang baru bisa digunakan di mana saja hanya jika dalam keadaan darurat karena program lama itu mengatur kuota pasien. "Penerapan KIS berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Jika KIS dilakukan tanpa batas, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran dokter?" ujar Okky, melalui siaran persnya, Senin (3/11). "Ini tentu berpotensi merepotkan pelaksanaan yang ada di lapangan. Padahal pelaksanaan BPJS Kesehatan saja saat ini belum berjalan sempurna," lanjut dia. Okky melanjutkan, merujuk pada keterangan pemerintah, disebutkan bahwa KIS pada dasarnya sama saja dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS PBI yang bersumber pada APBN saat ini baru menampung sebanyak 86,4 juta jiwa saja. "Persoalan kedua, jika KIS sama dengan BPJS BPI, otomatis jumlah orang yang dijaring kian banyak. Pertanyaannya, dari mana anggaran program itu?" lanjut Okky. Pada dasarnya, Okky mengapresiasi positif rencana pemerintah atas program yang disebut menjadi salah satu jaring pengaman sosial atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Menurut Okky, jika diterapkan dengan benar, program itu mampu meningkatkan daya produksi masyarakat. Namun, melihat sejumlah kelemahan KIS, Okky menyarankan agar program ini disosialisasikan ke pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan agar tidak muncul dualisme dalam sistem pelayanan kesehatan warga Indonesia. Okky juga menyarankan agar pemerintah mengubah nomenklatur dari BPJS menjadi KIS. Menurut Okky, kebijakan itu akan jauh lebih rasional dan meminimalisir potensi masalah daripada menciptakan sistem baru. (Fabian Januarius Kuwado) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Okky Asokawati kritik Kartu Indonesia Sehat Jokowi
JAKARTA. Anggota DPR asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Okky Asokawati mengkritik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin (3/11). Ia mengungkapkan, ada sejumlah poin yang menjadi dasar kritiknya. Okky menyebut, alasan itu, di antaranya, soal penggunaan KIS yang tak mengenal tempat alias bisa digunakan di mana saja. Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang baru bisa digunakan di mana saja hanya jika dalam keadaan darurat karena program lama itu mengatur kuota pasien. "Penerapan KIS berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Jika KIS dilakukan tanpa batas, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran dokter?" ujar Okky, melalui siaran persnya, Senin (3/11). "Ini tentu berpotensi merepotkan pelaksanaan yang ada di lapangan. Padahal pelaksanaan BPJS Kesehatan saja saat ini belum berjalan sempurna," lanjut dia. Okky melanjutkan, merujuk pada keterangan pemerintah, disebutkan bahwa KIS pada dasarnya sama saja dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS PBI yang bersumber pada APBN saat ini baru menampung sebanyak 86,4 juta jiwa saja. "Persoalan kedua, jika KIS sama dengan BPJS BPI, otomatis jumlah orang yang dijaring kian banyak. Pertanyaannya, dari mana anggaran program itu?" lanjut Okky. Pada dasarnya, Okky mengapresiasi positif rencana pemerintah atas program yang disebut menjadi salah satu jaring pengaman sosial atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Menurut Okky, jika diterapkan dengan benar, program itu mampu meningkatkan daya produksi masyarakat. Namun, melihat sejumlah kelemahan KIS, Okky menyarankan agar program ini disosialisasikan ke pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan agar tidak muncul dualisme dalam sistem pelayanan kesehatan warga Indonesia. Okky juga menyarankan agar pemerintah mengubah nomenklatur dari BPJS menjadi KIS. Menurut Okky, kebijakan itu akan jauh lebih rasional dan meminimalisir potensi masalah daripada menciptakan sistem baru. (Fabian Januarius Kuwado) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
