JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama dengan lembaga terkait seperti operator jalan tol dan perbankan memastikan bahwa pada Oktober 2017 seluruh ruas tol hanya akan melayani transaksi non tunai.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo terkait elektronifikasi jalan tol. Sebagai gambaran saja sampai saat ini baru 25% dari total 35 ruas tol di Indonesia yang menggunakan transaksi non tunai.

“Sedangkan di Jabodetabek sudah lebih tinggi yaitu 42% dari ruas tol yang bisa menggunakan transaksi non tunai,” ujar Pungky P Wibowo, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Rabu (31/5).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Untuk itu BI dan regulator terkait memastikan infrastruktur dan sistem yang ada sehingga nantinya tenggat waktu Oktober 2017 tercapai. Untuk melakukan integrasi ruas tol dalam penerarapan sistem baru ini, beberapa lembaga diatas sepakat membentuk Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC).

Nantinya lembaga ini mempunyai tiga fungsi. Pertama adalah menyediakan aplikasi pembaca uang elektronik. Kedua adalah melakukan rekap data transaksi dan lalu lintas antara operator dan bank. Sedangkan ketiga adalah membagi pendapatan secara proporsional melalui merchant discount rate (MDR) kepada bank dan operator jalan tol.

Dengan adanya sistem pembayaran non tunai ini diharapkan bisa lebih menurunkan risiko fraud dan salah penghitungan dan pengembalian ketika transaksi di jalan tol. Selain itu juga bisa menurunkan risiko uang palsu dan biaya operasi dalam pengadaan uang tunai di jalan tol.

Secara teknis menurut Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia regulator akan memastikan mesin pembaca alat nantinya seragam. “Standarnya adalah 2 secure access module (SEM) dengan 10 Applet,” ujar Agus.

BI berharap pada 2018 nanti sistem elektronifikasi jalan tol sudah semakin nyaman. Tahun depan diharapkan pembayaran tol nanti bisa dilakukan tanpa henti atau multi line free flow (MLFF).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News