KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut banyak hotel yang mengalami penurunan okupansi pada awal tahun 2025 ini. Penurunan okupansi hotel ini diduga akibat efek daya beli masyarakat yang lemah dan efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L).

Merespons keluhan PHRI ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah bertemu dengan PHRI.

"Nah, kami sedang melakukan diskusi dengan teman-teman di PHRI, ingin melihat sebenarnya seberapa besar sih dampak efisiensi pemerintah, ke depan harus seperti apa, kami susun bersama terus terang dengan dengan teman-teman industri," terang Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam konferensi pers UN Tourism 37th CAP-CSA di Hotel Mulia, Rabu (16/4).

JKN Bentuk Nyata Perhatian Pemerintah Terhadap Masyarakat

Ia menyebut, efisiensi anggaran yang dilakukan K/L ini memang berdampak pada industri perhotelan. Ditambah lagi, daya beli masyarakat yang lemah di awal tahun 2025 ini menambah okupansi di bisnis perhotelan drop. 

Baca Juga: PHRI: Okupansi Hotel Lebaran 2025 Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

Bahkan di hari kelima Lebaran 2025 lalu, okupansi hotel hanya 20% dari total 800.000 kamar yang disediakan seluruh anggota PHRI.

Rizki mengajak pelaku usaha perhotelan untuk memetakan kategori hotel mana yang paling terdampak dari adanya kebijakan tersebut. Misalnya, kategori untuk hotel leisure (bersantai) atau hotel yang menjalankan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

"Itu tolong gambarkan berapa, sehingga kami dapat data yang jelas," kata Rizki.

Ia menyarankan pelaku usaha perhotelan untuk melakukan diversifikasi pasar.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham menambahkan, diversifikasi pasar bisnis perhotelan bisa menyasar beberapa kebutuhan berikut:

Pertama, menyasar pasar korporasi. "Meskipun pemerintah terdampak corporate tetep hidup. Bisa lewat bussiness trip ataupun meeting both of director," terang Martini.

Kedua, bisa menyasar komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Misalnya komunitas penggemar teh, otomotif, dan lainnya.

Ketiga, menyasar siswa sekolah dengan study tour. "Tetapi sebenarnya dari para Pemda ini bukan melarang tapi mengefisiensikan beban study tour tapi supaya tidak membebani orang tua. Sebenarnya diperbolehkan tetapi di lokal area," tambahnya.

Baca Juga: Anggaran Perdin Dipotong Hingga 50%, PHRI: Aktivitas Hotel dan Restoran Bisa Turun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News