KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan resmi masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2020. Pemerintah menargetkan aturan sapu jagat ini bisa diundangkan pada akhir 2020 atau paling lama di 2021. Implementasi dari RUU tersebut bisa lebih cepat bila pembahasan dengan legislatif lancar. Apalagi beleid tersebut dirancang pemerintah sebagai suplemen penambah gairah untuk investasi bila mana RUU Cipta Lapangan Kerja diundangkan di periode semester II-2020.
Omnibus Law Perpajakan, CITA: Relaksasi ini akan mengorbankan penerimaan pajak
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan resmi masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2020. Pemerintah menargetkan aturan sapu jagat ini bisa diundangkan pada akhir 2020 atau paling lama di 2021. Implementasi dari RUU tersebut bisa lebih cepat bila pembahasan dengan legislatif lancar. Apalagi beleid tersebut dirancang pemerintah sebagai suplemen penambah gairah untuk investasi bila mana RUU Cipta Lapangan Kerja diundangkan di periode semester II-2020.