KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif PPh Final bagi wajib pajak (WP) UKM dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Ketentuan ini sudah berlaku sejak 1 Juli 2018.

Catatannya, WP UKM yang selama ini sudah membayar 1% berdasarkan PP 46/2013 tetap membayar 1% atas omzet sampai dengan bulan Juni 2018 yang disetor pada bulan Juli.

“Sementara, untuk omzet bulan Juli 2018 yang disetor pada bulan Agustus 2018, akan otomatis bayarnya menjadi 0,5%,” kata Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada Kontan.co.id, Selasa (31/7).

Ia melanjutkan, usai membuat PP ini, pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah merumuskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini akan mengatur lebih teknis terkait PP ini.

“Aturan turunan belum selesai, PMK-nya sedang difinalisasi, tapi kondisi tersebut bisa langsung jalan saja tanpa menunggu PMK,” ujarnya.

Nantinya, Hestu mengatakan, PMK ini akan mengatur dua hal, yakni Surat Pemberitahuan kalau WP UKM memilih pembukuan dan Surat Keterangan kalau UKM bertransaksi dengan pemotong pajak seperti Bendaharawan Pemerintah.

Dalam PP 23 disebutkan pada Pasal 9 bahwa untuk dikenai PPh final dengan tarif ini harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak nantinya menerbitkan surat keterangan bahwa WP bersangkutan dikenai PPh berdasarkan PP ini berdasarkan permohonan WP.

Adapun, pada pasal 8 juga disebutkan bahwa PPh terutang dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh WP atau dipotong/dipungut oleh Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal WP melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak itu.

Pemotongan atau pemungutan PPh terutang itu wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan WP yang dikenai PPh final berdasarkan PP ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto