KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Nasional (Komnas) Haji menilai sejumlah langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji mulai menunjukkan arah yang lebih terstruktur, terutama dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi layanan.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penurunan ongkos haji, pemangkasan waktu antrean, hingga efisiensi penerbangan dan pembangunan infrastruktur pendukung di Arab Saudi.

Ongkos haji 2026 tercatat turun rata-rata Rp 2 juta per jemaah dibanding tahun sebelumnya, di tengah tekanan harga energi global. Pemerintah juga menegaskan komitmen agar tidak ada tambahan biaya yang dibebankan kepada jemaah.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Baca Juga: Bank Indonesia Sebut Ruang Pemangkasan BI Rate Akan Semakin Tertutup, Ini Faktornya

Di sisi lain, waktu antrean haji disebut telah dipangkas menjadi sekitar 26 tahun dan ditargetkan terus berkurang ke depan.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada pembangunan terminal khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat mobilitas jemaah yang selama ini bergantung pada dua bandara utama, yakni Jeddah dan Madinah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi biaya penerbangan, yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam penyelenggaraan haji. Presiden menginstruksikan Garuda Indonesia dan Danantara untuk menjajaki kerja sama dengan Saudi Airlines.

Skema ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional yang selama ini tidak efisien, seperti penerbangan tanpa penumpang pada fase keberangkatan maupun pemulangan jemaah.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola haji.

“Komnas Haji mengapresiasi keseriusan dan keberpihakan Prabowo terhadap tata kelola penyelenggaraan haji yang begitu serius dan intens. Karena bukan kali ini saja Presiden mendorong adanya terobosan-terobosan penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan haji," ujar Mustolih dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, sejumlah kebijakan sebelumnya seperti pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem haji yang lebih terintegrasi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah dinilai tengah berupaya menekan biaya sekaligus meningkatkan kualitas layanan haji, di tengah tantangan global yang memengaruhi sektor energi dan transportasi.

Baca Juga: Lobi Intensif ke Iran, Pemerintah Kejar Akses Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News